Wakil Ketua Komisi IX DPR Heran Pemerintah Tak Pilih Lockdown: Uangnya Ada, tapi Tidak Digunakan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris heran pemerintah tak pilih lockdown, ungkap adanya anggaran tapi tidak digunakan.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
"Hanya khusus di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4," imbuhnya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan alasan PPKM darurat hanya diterapkan di 6 provinsi dan 44 kabupaten/kota di Jawa dan Bali.
Ia menjelaskan, opsi itu dipilih pemerintah karena sudah terbukti dari pengalaman beberapa bulan lalu.
Hal itu ketika pembatasan diberlakukan, maka penurunan kasus corona juga terjadi.
Kemudian, ketika kasus corona turun, indeks kepercayaan konsumen (IKK) menjadi naik.
"Begitu pembatasan ketat dilakukan kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya. itu indeks kepercayaan konsumen masih naik."
"Tetapi begitu kasusnya naik indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, kenaikan kasus juga mempengaruhi indeks penjualan ritel, tak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.
Baca juga: Luhut Diragukan Pimpin PPKM Darurat, Legislator PDIP : Pak Luhut Sudah Teruji Soal Kepemimpinan
Contohnya, kata Jokowi, seperti kondisi di Thailand.
Oleh sebab itu, tak ada opsi lain selain memberlakukan kebijakan yang bisa menurunkan kasus corona di Indonesia.
"Begitu ada penambahan kasus harian, indeks penjualan ritelnya juga pasti turun. Di Thailand juga sama, ada penambahan kasus harian, naik, indeks penjualannya pasti turun."
"Oleh sebab itu, kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi kondisi yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.
(Tribunnews.com/Maliana, Tribun Network)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.