TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin soal penerimaan uang untuk keperluan Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUM).

Hal ini dilakukan penyidik saat memeriksa Asep Sodikin sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, Kamis (8/7/2021).

Tak hanya Asep Sodikin, dugaan penerimaan uang untuk keperluan Aa Umbara ini juga didalami penyidik saat memeriksa dua saksi lainnya, yakni Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash- Shiddiq Kabupaten Bandung Barat Agus Saefur Romdoni, dan Staf Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Aji Rusmana.

"Kepada para saksi yang hadir dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak untuk keperluan tersangka AUM," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: KPK Periksa Sekda Bandung Barat untuk Tersangka Aa Umbara

Tim penyidik sedianya memeriksa enam orang lainnya kasus ini, yakni A. Fauzan Azzima (PNS), Chandra Kusuma (PNS), Aan Sopian Gentiana (PNS), Hilman Farid (Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bandung Barat), Moch Ridwan Evi (Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat / Kabid Bina Marga 2017 sampai dengan 2019), dan Rini Rahmawati (Swasta).

Namun, keenam saksi itu mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa keterangan.

Atas hal tersebut, KPK mengultimatum para saksi untuk koperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.

"KPK tetap mengimbau agar para saksi yang telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam waktu dekat panggilan akan dikirimkan kembali," tegas Ipi.

Dalam kasus ini, KPK menjerat tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS); Andri Wibawa (AW), anak Aa Umbara; dan Pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL), M Totoh Gunawan (MTG).

Di konstruksi perkara disebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan Covid-19 pada Maret 2020.

Penganggaran dilakukan melalui refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pada April 2020, Aa Umbara diduga melakukan pertemuan dengan Totoh.

Dalam pertemuan itu, dibahas perihal keinginan dan kesanggupan Totoh menjadi salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6% dari nilai proyek.

Guna merealisasikan keinginan Totoh, Aa Umbara kemudian memerintahkan Kepala Dinas Sosial Bandung Barat dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bandung Barat untuk memilih dan menetapkan Totoh sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako.