Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem Amelia Anggraini menilai Indonesia sangat membutuhkan UU Perlindungan Kekerasan Seksual.

Menurutnya, wujud pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh luput dari perhatian masyarakat adalah kekerasan seksual.

Namun, dia menyayangkan adanya upaya pihak-pihak yang ingin menggagalkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Baca juga: Rian DMasiv Sudah Kantongi Identitas Pelaku yang Menuduhnya Lakukan Pelecehan Seksual

"Padahal, angka kekerasan seksual setiap tahunnya terus meningkat.

Menurut catatan Komnas HAM, dari tahun 2008 hingga 2020 meningkat 700 persen adalah korban perempuan dewasa," ujar Amel, kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

Melihat angka kekerasan seksual yang demikian tinggi, Amel menilai pihak-pihak yang ingin menggagalkan RUU PKS seperti tidak memiliki rasa kemanusiaan dan hati nurasni.

"Yang harus kita ketahui bersama juga adalah, kekerasan seksual ini seiring waktu berjalan, mulai merambah secara sporadis menjalar ke berbagai kalangan.

Baca juga: Ji Soo Terbukti Tak Lakukan Pelecehan Seksual, Si Penuduh Akui Berbohong dan Minta Maaf

Bukan hanya menimpa kaum perempuan, namun kaum pria pun tak terbebas begitu saja dari kekerasan seksual," papar Amel.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengungkapkan siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua.

Pelaku kekerasan seksual bisa saja orang asing, orang yang menjadi kepercayaan korban atau anggota keluarganya sekalipun.

"Kekerasan seksual memiliki ragam bentuk mulai dari pemerkosaan, hubungan inses atau sedarah, kekerasan seksual dengan anak di bawah umur, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, memperlihatkan bagian tubuh genital atau ketelanjangan pada orang lain. Dari sudah sangat beragam," tegas Amel.

Baca juga: Orang Tua Wajib Tahu, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Anak Menurut Psikolog

Oleh sebab itu, tegas Amel, negara harus hadir dalam hal ini. Wujud paling kongkritnya adalah dengan melahirkan sebuah Undang Undang.

"Saat ini Indonesia sangat membutuhkan UU Perlindungan Kekerasan Seksual," tegasnya.

Dipaparkan Amel, sepanjang 2008-2020 Komnas Perempuan telah mengeluarkan catatan merah terkait tingginya eskalasi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan catatannya, peningkatan jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan dewasa meningkat lebih dari 700%, korban anak perempuan meningkat 65%, korban pelecehan seksual secara online naik 300%, dalam kurun satu tahun dari 2019-2020.

Sedangkan berdasarkan data Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak diketahui bahwa selama pandemi covid-19, lonjakan kasus kekerasan seksual berbasis online juga meningkat.

"Ini adalah fenomena baru. Masih banyak korban yang belum bersedia melapor walaupun memang sudah ada korban yang melapor atau orang lain yang melaporkan. Artinya, masih banyak korban yang tersembunyi yang tidak melaporkan dirinya dan telah menjadi korban kekerasan seksual," terang Amel.

Diakui Amel, permasalahan kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa alarm krisis kekerasan pada perempuan Indonesia telah berbunyi.

"Maka yang bisa kita lakukan sebagai upaya terakhir adalah menghadirkan Undang Undang Kekerasan Seksual," jelas Amelia.

Hari ini, RUU PKS telah masuk kembali pada prolegnas 2021. Sebagai elemen bangsa yang gandrung terhadap keadilan dan kesetaraan atas perempuan, Amel mengharapkan semua pihak harus betul-betul mengawal RUU ini agar segera disahkan di Parlemen.

"Kita percaya dan punya harapan besar, bahwa Parlemen Indonesia pro terhadap Perempuan," pungkasnya.