Menanggapi hal ini, banyak pejabat yang ikut bersuara dan mempertanyakan mengenai ancaman Risma.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyebut pernyataan Risma seolah menyiratkan Papua jadi tempat hukuman bagi ASN yang tidak becus.

Ia pun menyarankan agar Mensos Risma mencabut pernyataannya yang sensitif itu.

"Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus. Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini," tulis akun @fadlizon dalam cuitannya pada Selasa (13/7/2021).

Kemudian, dua politisi dari Partai Demokrat, Andi Arif dan Hinca Pandjaitan justru memberi nasihat agar pernyataan Risma tidak diperpanjang dan berharap tidak terulang.

"Alam bawah sadar Ibu Risma merendahkan Papua. Tapi tak usah diperpanjang, mudah-mudahan tidak diulangi," tulis akun @Andiarief__ dalam cuitannya.

"Waduh. Ini komunikasi publiknya harus dapat arahan dari Bapak Presiden.

Kalimat bu Risma seolah-olah menempatkan Papua sbg sasaran lokasi ASN yg tak becus?

Papua sedang butuh banyak SDM mumpuni bu.

Jadi yg dikirim justru harus yg terbaik. Kekeliruan ini mudah2an tak terulang," tulis akun @hincapandjaitan ikut menambahkan.

Terakhir, pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) yang dikenal untuk isu Papua, Veronica Koman juga ikut menanggapi pernyataan Mensos Risma.

Namun, ia mengaku tidak kaget dengan ancaman tersebut karena merasa sosok mantan Wali Kota Surabaya itu rasis dengan Papua.

"Ga kaget. Bu Risma emang rasis sama Papua kok," tulis akun @VeronicaKoman dalam cuitannya pada Selasa (13/7/2021), Tribunnews.com telah mendapatkan izin untuk mengutipnya.

Kemudian, Veronica juga menulis tentang pengalamannya saat Risma memaksa mengeluarkan ratusan mahasiswa Papua dari Surabaya pada Desember 2018 lalu.