Nilai Kebijakan PPKM Darurat Serba Salah, Anggota DPR RI: tapi Jika Tak Diperpanjang . . .
Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah, menilai kebijakan PPKM Darurat serba salah.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko."
"Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," bebernya, Jumat (16/7/2021), dilansir Tribunnews.
Karena itu, Jokowi telah memberikan arahan pada jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Muhadjir mengungkapkan, Jokowi meminta Risma agar mempercepat dan memperbanyak bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.
Sementara pada Budi Gunadi, Jokowi meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.
Tak hanya berisiko, Jokowi juga menilai PPKM Darurat diperpanjang adalah hal yang sangat sensitif.
Pasalnya, kepastian PPKM Darurat diperpanjang atau tidak menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
Baca juga: Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Wajib Penuhi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat
Baca juga: Didi Riyadi Ungkap Alasan Bikin Surat Terbuka untuk Jokowi terkait PPKM Darurat
"Pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?" ujar Jokowi, Jumat, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru," tegasnya.
Karena itu, Jokowi meminta semua pihak agar berpikir jernih dalam mengambil keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail/Fransiskus Adhiyuda/Farryanida Putwiliani/Vincentius Jyestha)
