Perpanjangan PPKM Darurat Dikhawatirkan Hasilnya Kurang Optimal
Jokowi resmi memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkhawatirkan perpanjangan PPKM Darurat akan kurang optimal seperti kebijakan awalnya.
"Belajar dari PPKM darurat yang lalu, kami khawatir perpanjangan ini hasilnya juga kurang optimal," ujar Jazilul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/7/2021).
Meski demikian, Jazilul menyampaikan pihaknya mendukung kebijakan tersebut dengan alasan demi menyelamatkan jiwa masyarakat Indonesia.
Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Dampaknya Bagi Kesehatan Mental
Hanya memang, kata dia, pemerintah harus lebih memikirkan matang-matang dan mewaspadai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
Baca juga: Jokowi Ungkap Aturan-aturan bagi PKL hingga Pasar Tradisional Selama Perpanjangan PPKM Darurat
"Kami dukung demi menyelamatkan jiwa warga, tapi dampak ekonomi dan sosialnya tetap harus diwaspadai juga," jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI itu mengharapkan semua pihak akan patuh dan disiplin selama perpanjangan PPKM Darurat agar hasilnya optimal.
Menurutnya, perpanjangan ini tentu akan dianggap berat bagi sebagian besar masyarakat. Untuk mengurangi beban masyarakat, Jazilul meminta pemerintah agar mempercepat vaksinasi massal.
"Jika ada perpanjangan lagi maka Makin berat beban yang mesti ditanggung oleh kita semuanya. Karena itu harus dibarengi dengan percepatan vaksinasi massal agar kita berani menghadapi kemungkinan terburuk dengan herd immunity," tandasnya.