Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Presiden Jokowi Diminta Ambil Tindakan Sesuai Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi TWK KPK

Keputusan tidak lolosnya 75 Pegawai KPK dianggap tidak sah karena tidak mengikut bahkan bertentangan dengan administrasi negara.

Presiden Jokowi Diminta Ambil Tindakan Sesuai Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi TWK KPK
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi hukum Abdul Fickar Hadjar meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil tindakan sesuai rekomendasi Ombudsman soal adanya maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.

Menurut Fickar, rekomendasi Ombudsman tentang maladministrasi menunjukkan bahwa adanya sebuah langkah dan keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prosedur administratif yang ditetapkan negara.

Dari sudut administrasi negara, kata Fickar, keputusan tidak lolosnya 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak sah karena tidak mengikut bahkan bertentangan dengan administrasi negara.

"Karena KPK sekarang ada pada wilayah rumpun kekuasaan pemerintahan (eksekutif), maka pimpinan tertinggi kekuasaan pemerintahan itu Presiden seharusnya mengambil tindakan sesuai dengan keputusan ombudsman RI dengan membatalkan keputusan pimpinan KPK yang maladministrasi dan menetapkan keputusan sendiri," kata Fickar saat dikonfirmasi, Minggu (25/7/2021).

Fickar menuturkan ketaatan presiden Jokowi terhadap rekomendasi Ombudsman menjadi bukti bahwa pemerintah taat aturan dan administrasi negara.

"Dari sinilah bisa diukur dan diindikasikan bahwa apakah penyelenggaraan pemerintahan telah taat asas, mematuhi prosedur utama, prosedur adminstrasi negara dan hukum," ungkapnya.

Dia menuturkan, jika Presiden Jokowi tidak mengambil langkah pembatalan, maka khusus dalam konteks operasional KPK menjadi tanggung jawab Presiden.

"Presiden memiliki dua pilihan membatalkan putusan-putusan lembaga KPK yang maladministrasi atau mengambil alih operasional KPK melalui Menkopolhukham bersama sama Jaksa Agung dan Kapolri. Langkah itu perlu ditempuh Presiden untuk menyelamatkan KPK baik dari prosedur administrasi negara dan hukum," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas