TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga di beberapa daerah.

Pengibaran bendera putih yang sempat viral tersebut terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rangkasbitung, Banten, Kota Bandung hingga Surabaya, Jawa Timur.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid menyebut aksi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan dan justru akan menambah derita rakyat.

"Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," kata Jazilul Fawaid dalam pernyataannya, Selasa(27/7/2021).

Menurut Jazilul, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya. Dia menyarankan siapapun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.

Baca juga: Daftar Kabupaten/Kota yang Menerapkan PPKM Level 3 dan 4 Jawa - Bali

"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi mengatakan jika pengibaran bendera putih sebagai ekspresi menolak PPKM level 4 berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu. Sebab saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.

Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum. Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus.

Baca juga: Penerima Subsidi Gaji Diperluas untuk Pekerja di Wilayah PPKM Level 3 dan 4, Simak Syaratnya

Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah.

"Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.

Terpisah, Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.

"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas.

Baca juga: Pengusaha Warteg Sebut Pembatasan PPKM Waktu Makan 20 Menit Kebijakan Ngawur, Ini Alasannya

Andreas mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik.

"Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ujar Andreas. (Willy Widianto)