Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Koalisi Guru Besar Antikorupsi: KPK Harus Taat Hukum dan Lantik 75 Pegawai

Perwakilan Guru Besar, Prof Azyumardi Azra mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri cs harus melantik 75 pegawai yang tak lulus TWK.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi: KPK Harus Taat Hukum dan Lantik 75 Pegawai
KOMPAS/JOHNNY TG
Azyumardi Azra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Guru Besar Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Perwakilan Guru Besar, Prof Azyumardi Azra mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri cs harus melantik 75 pegawai yang tak lulus TWK.

"Berkenaan dengan temuan Ombudsman atas penyelenggaraan TWK, maka Koalisi Guru Besar Antikorupsi merasa penting untuk menyerukan agar pimpinan KPK segera melantik 75 pegawai menjadi aparatur sipil negara," kata Azyumardi lewat keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Ia memaparkan setidaknya ada dua poin yang melandaskan kesimpulan tersebut.

Pertama, disebutkan Azyumardi, selaku aparat penegak hukum, sudah selayaknya KPK taat atas keputusan lembaga negara yang dimandatkan langsung oleh undang-undang untuk memeriksa dugaan maladminstrasi.

Poin ini pun ditegaskan dengan adanya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Ombudsman yang menyatakan Terlapor (KPK) wajib hukumnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Baca juga: Komnas HAM Belum Rampungkan Penyelidikan TWK KPK, Ini Kendalanya

"Jadi, masyarakat tentu tidak berharap KPK menggunakan dalih-dalih lain untuk menghindar dari kewajiban ini," sebutnya.

Kedua, dikatakannya, temuan Ombudsman ini penting untuk ditindaklanjuti di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK.

Apalagi, lanjut Azyumardi, temuan lembaga-lembaga survei pada sepanjang tahun 2020 sangat miris, KPK yang sediakala selalu mendapatkan apresiasi oleh masyarakat, sekarang justru bertolak belakang.

Anomali ini, menurut pandangan Guru Besar, mesti disikapi secara bijak dan profesional, setidaknya maladministrasi TWK ini dapat menjadi bahan evaluasi mendasar bagi KPK.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas