Seperti diketahui, Ombudsman akhirnya mengonfirmasi spekulasi masyarakat selama ini, yaitu penyelenggaraan TWK pegawai KPK terbukti sarat akan permasalahan, mulai dari praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, bahkan berpotensi melanggar hukum pidana.

Selain itu, mitra KPK, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), juga disebut tidak kompeten untuk turut serta sebagai penyelenggara TWK.

Menurut Guru Besar, TWK yang sejatinya melanggar hukum itu tetap saja dipaksakan oleh pimpinan KPK.

Sehingga, hal tersebut mengakibatkan roda kerja KPK, khususnya bagian penindakan, tidak lagi berjalan maksimal.

"Sebab, di antara 75 pegawai nonaktif, terdapat sejumlah penyelidik maupun penyidik yang sedang menangani perkara besar. Misalnya, korupsi bansos, ekspor benih lobster, KTP-Elektronik, skandal pajak, dan perkara-perkara lainnya," kata Guru Besar.

Mirisnya lagi, menurut Guru Besar, TWK pegawai KPK juga terkesan mengkerdilkan makna kebangsaan itu sendiri. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pegawai nonaktif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru melanggar hak asasi manusia.

"Sangat janggal, seluruh pegawai malah ditanyakan tentang kehidupan pribadi, keyakinan, bahkan juga menyasar pada indikasi pelecehan perempuan dan rasis untuk kelompok tertentu. Ini semakin menunjukkan rendahnya kualitas penyelenggara TWK itu sendiri," kata Azyumardi.

Azyumardi mengatakan, temuan Ombudsman itu sebenarnya tidak mengejutkan banyak pihak lagi. Beberapa waktu terakhir, terutama sejak perubahan UU KPK dan pergantian Pimpinan KPK, lembaga antirasuah itu memang kerap menimbulkan kontroversi dan memperlihatkan penurunan performa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Poin ini pun dapat merujuk pada rendahnya tangkap tangan sepanjang tahun 2020, ketidakberdayaan meringkus buronan, penghentian penyidikan perkara besar, hingga terlalu banyak memperlihatkan gimik politik. Melihat hal ini, menjadi wajar jika performa Indonesia dalam indeks persepsi korupsi merosot tajam berdasarkan temuan Transparency International," katanya.