Tribun

Pimpinan MPR: Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama

Upaya peningkatan pemahaman kesetaraan gender dapat diwujudkan lewat pencapain target Sustainable Development Goal's (SDGs).

Editor: Hasanudin Aco
Pimpinan MPR: Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama
Ist
Diskusi daring bertema "Kesetaraan Gender Sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan" yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (4/8/2021). 

Karena SDGs, jelas Rerie, adalah sebuah peta jalan bangsa-bangsa di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menjalankannya.

Rerie mengajak, semua pihak tanpa melihat sekat partai politik, golongan dan agama, untuk bahu membahu lewat gerakan peningkatan pemahaman kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong segera lahir Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk melindungi bangsa ini dari ancaman kekerasan seksual yang terus meningkat di tanah air.

Pakar Hukum Pidana Universitas Pattimura, Ambon, Dr.Elsa R.M Toule berpendapat mekanisme perlindungan terhadap kekerasan seksual bisa diberikan dalam berbagai upaya yaitu Preemtif, Preventif dan Represif.

Upaya Preemtif, menurut Elsa, bertujuan untuk meminimalkan faktor kriminogen, terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya didorong oleh faktor penyebab yaitu sosio-budaya yang belum memahami kesetaraan gender, penegakan hukum yang belum memadai.

Selain itu, jelasnya, faktor pemicunya adalah kemiskinan, pengangguran, tayangan di media massa dan faktor pelestari kekerasan seksual terhadap perempuan adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan upaya Preventif, jelas Elsa, bisa melalui aturan perundangan-undangan untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan seksual. Sementara upaya Represif lewat hukuman pidana.

Ketua Pusat Penelitian Gender UMM, Dr. Hj. Sugiarti menilai untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat harus diwujudkan secara bertahap.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), jelas Sugiarti, dapat direalisasikan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai pihak, sehingga berbagai upaya pencapaian sejumlah target di dalamnya, dapat berlanjut.

Kesetaraan gender, menurut Sugiarti, bisa diwujudkan bila pengarusutamaan gender diterapkan di setiap lini pembangunan.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Mimah Susanti mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan terhadap perempuan Indonesia dengan selalu menyajikan program siaran tanpa diskriminasi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas