Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Testimoni Peserta Diklat Bela Negara: Pegawai KPK Lain Harus Ikutan Sebab Materi Bagus

Pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara serta wawasan kebangsaan yang diikuti 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lulus tes wawasa

Testimoni Peserta Diklat Bela Negara: Pegawai KPK Lain Harus Ikutan Sebab Materi Bagus
Ist
Testimoni Peserta Diklat Bela Negara 

“Saya menyampaikan permohonan agar diklat bela negara dan wawasan kebangsaan harus diikuti oleh semua pegawai KPK lainnya. Jangan kami-kami saja yang memahami, sebab materi-materinya sangat bagus untuk membuka dan menambah wawasan”, menurut seorang peserta diklat ketika berdialog dengan Firli.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Taat Hukum dan Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Firli mengatakan, KPK terus melakukan kerja terbaik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepegawaian. Undang-undang memberikan ketentuan batas peralihan pegawai KPK menjadi ASN hingga Oktober 2021.

Feedback para peserta yang diterima Firli, dibalas dengan doa dan harapan agar semua manfaat yang diterima dalam diklat bisa secara utuh dibawa pulang dan berpengaruh dalam bekerja di lingkungan KPK.

“Seluruh insan KPK, diberikan mandat dari rakyat dan mendapat perintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anggaplah KPK lahan pengabdian yang luas sehingga, sikap berani bela negara dan wawasan kebangsaan ini bisa jadi pintu gerbang pemberantasan korupsi yang sampai mencabut keakar-akarnya. Menyoal pendidikan untuk pegawai KPK, ke depan kesempatan-kesempatan tersebut terbuka lebar tidak hanya dalam bentuk diklat," kata Firli.

Dikatakan Firli, kerjasama program pendidikan antara KPK dengan Kemhan dan Universitas Pertahanan sangat besar kemungkinanya akan berlanjut.

Hal ini akan dilakukan KPK untuk membuka kesempatan program pendidikan pascasarjana bagi seluruh insan KPK yang bercita-cita terus berkembang dalam kepakarannya masing-masing.

“Rekan-rekan, mari semangat berkarya untuk bangsa melalui pemberantasan korupsi, sebagai salah satu wujud mengabdi untuk negeri. Raihlah kemenangan dan jadilah pemenang yang sesungguhnya, kalau mau jadi pemenang maka jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah," ucap Firli dalam pesan penutup diklat.

Diketahui, dari 75 pegawai tidak lulus TWK, 51 di antaranya akan dipecat per 1 November 2021. Sementara 24 lainnya akan dibina. Namun hanya 18 orang yang bersedia mengikuti diklat di Kemhan. Diklat berlangsung hingga 20 Agustus 2021.

Berikut daftar 18 pegawai yang mengikuti diklat bela negara:

1. Budi Sokmo Wibowo, Penyidik Utama.
2. Teuku M. Rully, Administrasi Bidang Penindakan dan Eksekusi Madya.
3. Ahmad Fajar, Spesialis Deteksi dan Analisis Korupsi Madya.
4. Rizki Bayhaqi, Spesialis Pelacakan Aset Madya.
5. Anggraeni Puspita Sari, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda.
6. Hasan, Penyidik Muda.
7. Lavirra Zuchni Amanda, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Muda.
8. Andri Hermawan, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
9. Dewa Ayu Kartika Venska, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
10. Gita Annisaa Larasati, Spesialis PJKAKI Muda.
11. Abdan Syakuro, Staf Deteksi dan Analisis Korupsi Muda.
12. Ajinarasena Hermanu, Staf Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Muda.
13. Tohir Isnaeni, Data Entry.
14. Yudi Prawira, Data Entry (LHKPN).
15. Edi Prasetyo, Data Entry (LHKPN).
16. Oky Rusandi, Operator Sistem Gedung.
17. Aditya Pratama, Pengamanan KPK.
18. Agus Afiyanto, Pengamanan KPK.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas