TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tak pernah menganggap mahasiswa yang kritis sebagai musuh.

Ia menuturkan, nantinya penerus bangsa juga dari para mahasiswa yang kritis ini pula.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam dialog virtual bersama rektor seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, Kamis (5/8/2021).

"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah."

"Kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini," ucap Mahfud, dikutip dari siaran pers laman Kemenko Polhukam, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Dukung Inisatif Kementan Terkait Pelatihan Petani Milenial

Untuk itu, kata Mahfud, tidak boleh ada pembungkaman kritik dari mahasiswa sebagai bentuk kritis kepada pemerintah.

Namun, lanjutnya, kritik tersebut perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab.

Mahfud bahkan mengaku senang ketika berdialog dengan mahasiswa yang kritis.

"Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab."

Baca juga: Arief Poyuono Ajak Anggota DPR Pengkritik Pemerintah Buat Langkah Konkret Penanganan Covid-19

"Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga,” jelasnya.

Menurut Mahfud, tanpa adanya kritik dari mahasiswa, pemerintah akan sulit mengambil kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Sehingga, lanjut dia, pemerintah tak pernah membungkam suara, entah itu dari kalangan mahasiswa atau masyarakat umum.

“Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ujar dia.

Baca juga: Baliho AHY Dikritik Abdillah Toha, Ini Tanggapan Partai Demokrat

Dalam dialog virtual itu, sejumlah rektor juga menyinggung soal kebebasan bependapat di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.

Ahmad menyampakan, di masa pandemi ini, masyarakat butuh kepastian untuk menyuarakan pendapat maupun kritik.

"Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif."

"Nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," ujar rektor itu.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)