TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Charta Politika Indonesia menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah tinggi. Namun masih lebih 30 persen yang merasa tidak puas.

"Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62.4 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil survei Charta Politik secara daring, Kamis (12/8/2021).

Kendati begitu, kata Yunarto, masih ada lebih dari 30 persen masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

"Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 34,1 persen dengan 3,5 persennya tidak memberikan respon," ucapnya.

Hasil survei menunjukkan, masyarakat yang dominan tidak puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

Menurutnya, persentase responden yang merasa tidak puas di wilayah tersebut mencapai lebih dari 40 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera," papar Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika: 34% Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf

Meski tingkat kepuasan di atas 60 persen, kata Yunarto, angka itu cenderung menurun.

Tingkat kepuasan masyarakat meningkat dari Januari 2021 hingga Maret 2021, yaitu 64 persen pada Januari 2021, 64,6 persen pada Februari 2021, dan 65,3 persen pada Maret 2021.

Namun angka tersebut merosot hingga 62,4 persen pada pertengahan Juli 2021.

"Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," tuturnya.

Angka tersebut juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi pada Februari tahun lalu yang angkanya mencapai 70 persen.

Survei PPKM

Survei Charta Politika juga menyoroti tanggapan responden terhadap penanganan pemerintah atas pandemi Covid-19 dan PPKM.