Romli mengingatkan, tujuan hukum di Indonesia yang utama adalah dapat menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Selain itu, ia mengharapkan presiden juga dapat menegaskan bahwa tegaknya hukum di Indonesia tergantung dari kekuatan ideologi Pancasila di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Harapan selanjutnya, kata dia, juga diperlukan pemikiran Pancasila di dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang mampu menemukan inovasi hukum yang responsif atas perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat.

Termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang adil.

Lalu juga proporsional dengan kondisi dan situasi negara di tengah-tengah perkembangan globalisasi, yang selain berdampak positif juga harus dapat mengantisipasi dampak negatif yang menghambat kesejahteraan nasional.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap agar Presiden Jokowi memberi semangat kepada para tenaga kesehatan (nakes) melalui Pidato Kenegaraan.

"Saya harap Jokowi memberi semangat kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada jajaran pemerintah, dan terutama tenaga kesehatan di Pidato Kenegaraannya," kata Doli dalam keterangannya.

Menurut Doli, penting bagi seorang presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia untuk memberi semangat dan dukungan kepada para tenaga kesehatan agar bisa menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pandemi Covid-19 adalah sebuah medan perang bagi Indonesia dengan tenaga kesehatan sebagai tentara di lini terdepan.

Namun, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dalam peperangan ini.

Dengan dukungan yang diberikan oleh presiden, jajaran pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Doli berharap para tenaga kesehatan dapat memenangkan perang dan memerdekakan Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Sehingga kita bisa segera bebas dari pandemi Covid-19," ucapnya.(tribun network/den/dit/dod)