Selama penanganan Pandemi, justru kedua kebijakan ini jadi titik lemah yang menyebabkan covid tidak bisa dikendalikan dengan baik dan memberi dampak ekonomi yang besar. 

"Tanggung jawab negara harus lebih besar. Reformasi sistem kesehatan jangan melepaskan tanggungjawab negara terhadap kesehatan penduduk," ujar dia.

Baca juga: 5 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air, TNI-Polri Gencarkan Vaksinasi

Mufida juga mencermati ketersediaan stok vaksin yang terbatas terutama di daerah dan masih terkonsentrasi di kota besar harus menjadi evaluasi. 

Termasuk pelibatan seluruh sumber daya untuk vaksinasi hingga daerah.

Mufida juga meminta ada konektivitas anggaran dalam APBN 2022 mendatang terutama yang masih berkaitan dengan penanganan Covid-19. 

"Misalnya pengembangan vaksin Merah Putih yang masih amat lambat. Pengembangan yang dulu di bawah Kemenristek kemudian dilebur dengan kementerian lain. Kita khawatir tidak ada dukungan anggaran yang memadai untuk produksi vaksin anak bangsa," tandasnya.