Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini mengatakan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan BBJ2 bukanlah rencana baru.

Pengecatan tersebut sudah direncanakan sejak sebelum Pandemi.

"Ini bukan rencana baru, sudah dimulai sejak 2019, untuk menyambut hari kemerdekaan ke-75," kata Faldo kepada wartawan, Rabu, (4/8/2021).

Pengecatan Pesawat tersebut kata dia justru lebih efisien karena dilakukan berbarengan dengan perawatan berkala yang telah ditetapkan.

Baca juga: Busyro: Tak Ada Urgensi Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Hanya Menambah Absurditas

"Pesawat BJJ 2 itu servis sesuai rekomendasi pabrik jatuh pada 2021. Tadinya, itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien," katanya.

Anggaran pengecatan pesawat yang mencapai Rp 2 miliar tersebut, kata dia, sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harus dilaksanakan.

Lagi pula anggaran di Kementerian Sekretariat Negara selama ini sudah refocusing untuk pandemi.

Baca juga: Demokrat: Harusnya Bangga SBY Beli Pesawat Kepresidenan Setelah 69 Tahun Tidak Punya

"Sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan," katanya.

Selain itu kata dia, pengecatan pesawat kepresidenan dilakukan untuk menggeliatkan sektor usaha dalam negeri.

Oleh karenanya pengecatan dilakukan oleh perusahaan lokal.

"Di kala pandemi, belanja pemerintah dapat mendorong geliat sektor usaha, apalagi industri penerbangan, yang sangat terdampak pandemi. Naik pesawat sekarang, kan tidak semudah dulu lagi, jadi melambat itu semua, dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Faryyanida Putwiliani)