Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon rencana pemerintah terutama dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan melakukan tindakan penguasaan dan pengawasan atas aset-aset eks debitur BLBI baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana itu.

Sebab kata dia, pemerintah selama 22 tahun ini telah harus menanggung beban untuk membayar pokok dan bunganya.

Karenanya, keputusan dan tindakan ini tentu sangat tepat untuk diambil dan dilakukan pemerintah.

"Terlebih negara kita saat ini sedang menghadapi masalah berupa pandemi Covid-19 yang telah berdampak cukup besar terhadap kehidupan perekonomian nasional, dimana hutang kita dalam beberapa tahun terakhir ini tampak semakin meningkat bahkan sudah akan mencapai Rp. 7.000 trilliun," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Buru Obligor dan Debitur BLBI di Luar Negeri, Paling Banyak di Singapura

Atas dasar itu, kata Anwar, sikap tegas dan keras dari pemerintah terhadap para obligor BLBI ini tentu mutlak harus dilakukan dan ditegakkan.

Dirinya mewakili MUI menyatakan, mendukung sikap menkopolhukam dan menteri keuangan yang akan menagih kepada para penunggak dana BLBI tersebut.

"Penagihannya dilakukan hingga ke anak cucu mereka karena tidak mustahil ada usaha-usaha mereka itu yang diteruskan oleh para keturunannya," ujarnya.

Baca juga: KPK Usul Dilibatkan dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

Anwar mengatakan, kalau hal ini bisa dilakukan secara serius dan bersungguh-sungguh oleh pemerintah, tentu usaha Indonesia untuk memulihkan perekonomian nasional jelas akan sangat terbantu

Sehingga kata dia, kehidupan ekonomi dan perekonomian nasional akan bisa bergerak dan menggeliat kembali sesuai dengan yang diharapkan.