Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketum PP Muhammadiyah: Indonesia Wajib Hukumnya Menjadi Milik Bersama

Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyatakan Indonesia wajib hukumnya menjadi milik bersama.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Ketum PP Muhammadiyah: Indonesia Wajib Hukumnya Menjadi Milik Bersama
KOMPAS IMAGES
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. (Foto dok./Foto diambil sebelum pandemi Covid-19). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyatakan Indonesia wajib hukumnya menjadi milik bersama.

Dia menggarisbawahi pernyataan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 yang menegaskan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua.

Sedangkan Mohammad Hatta, lanjut dia, mengatakan pentingnya kolektivitas dalam berbangsa dan bernegara.

Dari dwi tunggal pemimpin Indonesia itu maupun dari pemimpin bangsa lain, lanjutnya, kuat sekali kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai milik bersama seluruh rakyat Indonesia.

Jiwa gotong royong, kata dia, mendasari bangunan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan agar tidak ada oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki lainnya yang merusak kebersamaan dan menjadikan Indonesia hanya milik sekelompok kecil pihak.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Singgung Isu Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Pidato Kebangsaannya

Mengutip Mohammad Hatta lagi, kata Haedar, ketika para pendiri dan pemimpin rakyat duduk di BPUPKI merumuskan UUD 1945 khususnya dalam bidang ekonomi terkandung cita-cita untuk mencapai kemakmuran yang merata sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 yang kelahirannya melahirkan sistem ekonomi terpimpin.

BERITA REKOMENDASI

Dalam sistem ekonomi terpimpin menurut Mohammad Hatta, lanjut dia, pemerintah harus bertindak supaya tercapai suatu penghidupan sosial yang lebih baik.

Penghidupan sosial, kata dia, harus berdasarkan pada keadilan sosial.

Di tengah keresahan melebarnya kesenjangan sosial, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh segelintir pihak dan oligarki politik, lanjut dia, maka Indonesia harus dikembalikan ke jati dirinya sebagai Indonesia milik semua.

Pemerintah negara, kata Haedar, wajib hadir dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di negeri ini, kata dia, tidak semestinya berkembang siapa yang kuat dia yang menang dan nenguasai Indonesia.


Mana kala hal itu terjadi, kata Haedar, maka Indonesia dapat terpapar radikalisme ekstrem dalam bentuk lain yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Hal tersebut disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan yang bertajuk Indonesia Jalan Tengah, Indonesia Untuk Semua di kanal Youtube TVMu pada Senin (30/8/2021).

"Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik bersama. Karenanya jiwa bhinneka tunggal ika penting terus digelorakan di tubuh bangsa ini, bukan hanya untuk menumbuhkan sikap bersaudara dalam kemajemukan SARA, tetapi juga menegakkan kebersamaan secara politik dan ekonomi agar tercipta persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haedar.

Untuk itu, kata dia, Muhammadiyah masih percaya masih banyak anak bangsa yang berjiwa luhur untuk terciptanya Indonesia milik bersama.

"Kami percaya masih banyak anak bangsa termasuk para pejabat negara, politisi, dan pengusaha yang berjiwa luhur untuk terciptanya Indonesia milik bersama," kata Haedar.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas