Minta Bareskrim Polri Turut Usut Kasus

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengajak Bareskrim Polri mengambil peran dalam mengusut dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

Risma mengidentifikasi masalah yang diadukan oleh semua penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, Risma juga meminta tim penyidik mengamati mekanisme di lapangan ketika bantuan turun dari Kementerian Sosial.

"Keluhan warga akan kami selesaikan bersama-sama permasalahannya," kata Risma saat mendatangi posko pengaduan di Desa Sawaran Kulon, Minggu (29/8/2021) malam.

"Kalau dilihat ada masalah adminitrasi dan masalah yang disangkutpautkan pidana. Nah kami mengajak Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangani," sambung Mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Baca juga: Kuasai PIN ATM Warga yang Masih Polos, Pemilik E-Warung di Lumajang Tilap Dana Bansos

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, berdasar hasil pengamatannya, ia menemukan banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian Bansos.

Untuk itu, ia meminta kesempatan jajaran pemda turut mengawasi implementasi regulasi pencairan Bansos di lapangan.

"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma mulai sekarang pak camat, kepala desa, teman-teman PKH mulai sekarang data penerima PKM harus dipampang di balai desa," tutur dia.

"Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," pungkasnya.

E-Warung Penyalur Bansos PKH dan BPNT di Lumajang Ditutup Gegara Ada Transaksi Janggal

Kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang terus diusut.

Setelah beberapa hari kasus tersebut mencuat ramai, kini Dinas Sosial akhirnya mengambil sikap.

E-warung yang diduga melakukan pemotongan Bansos kini ditutup.