Tribun

Virus Corona

Mensos Risma Turun Langsung ke Lumajang, Ajak Mabes Polri Tangani Bansos yang Disunat

Bansos disunat buat Mensos Risma geram hingga turun langsung ke Desa Sawaran Kulon Lumajang, berikut temuan yang membuat Risma marah.

Penulis: Theresia Felisiani
Mensos Risma Turun Langsung ke Lumajang, Ajak Mabes Polri Tangani Bansos yang Disunat
Tribunmadura.com/Tony Hermawan
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyelidiki dugaan masalah bansos di Desa Sawaran Kulon, Kec Kedungjajang , Lumajang, Minggu (29/8/2021). 

Risma mengidentifikasi masalah yang diadukan oleh semua penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, Risma juga meminta tim penyidik mengamati mekanisme di lapangan ketika bantuan turun dari Kementerian Sosial.

"Keluhan warga akan kami selesaikan bersama-sama permasalahannya," kata Risma saat mendatangi posko pengaduan di Desa Sawaran Kulon, Minggu (29/8/2021) malam.

"Kalau dilihat ada masalah adminitrasi dan masalah yang disangkutpautkan pidana. Nah kami mengajak Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangani," sambung Mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Baca juga: Kuasai PIN ATM Warga yang Masih Polos, Pemilik E-Warung di Lumajang Tilap Dana Bansos

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, berdasar hasil pengamatannya, ia menemukan banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian Bansos.

Untuk itu, ia meminta kesempatan jajaran pemda turut mengawasi implementasi regulasi pencairan Bansos di lapangan.

"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma mulai sekarang pak camat, kepala desa, teman-teman PKH mulai sekarang data penerima PKM harus dipampang di balai desa," tutur dia.

"Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," pungkasnya.

E-Warung Penyalur Bansos PKH dan BPNT di Lumajang Ditutup Gegara Ada Transaksi Janggal

Kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang terus diusut.

Setelah beberapa hari kasus tersebut mencuat ramai, kini Dinas Sosial akhirnya mengambil sikap.

E-warung yang diduga melakukan pemotongan Bansos kini ditutup.

Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Dinas Sosial Nira Fitria Aviana mengatakan, tujuan tindakan tersebut diberikan sebab banyak bukti pemilik e-warung dan oknum pendamping melakukan penyaluran bantuan secara janggal.

Ketika bantuan PKH dan BPNT cair tidak diberikan secara utuh kepada penerima manfaat.

"Untuk sementara e warung ditutup. Selama ditutup warga bisa menggunakan transaksi di e warung manapun, tapi takut jaraknya kejauhan kami akan koordinasi dengan bank agar e warung tetap bisa ada di Sawaran kulon," kata Nira.

risma di lumajang 2
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyelidiki dugaan masalah bansos di Desa Sawaran Kulon, Kec Kedungjajang , Lumajang, Minggu (29/8/2021).

Diketahui, tindakan itu juga bertujuan agar pengusutan dugaan kasus sunatan Bansos bisa tertangani secara cepat.

Karena belakangan ini para oknum yang diduga melakukan pelanggaran sering didatangi oleh tim penyidik.

Baik dari lembaga Dinsos maupun polisi.

Sementara pantauan di Balai Desa Sawaran Kulon tempat yang dijadikan sebagai posko pengaduan setiap hari masih ramai didatangi warga. Menurut data petugas hingga hari ini (27/8) sudah ada 119 laporan terkait pelanggaran distribusi PKH. Sedangkan 148 tentang aduan kejanggalan penyaluran BPNT.

"Untuk kerugian PKH sudah sekitar Rp 142 juta. Tapi untuk aduan BPNT belum bisa kami akumulasi sebab pelayanan masih akan kami buka sampai tanggal 31 Agustus," pungkas Ika Agustina, salah satu petugas posko pengaduan.

Polisi Turun Tangan Usut Sunatan Bansos PKH dan BPNT di Lumajang

Kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang berbuntut panjang.

Pasca Bupati Thoriqul Haq dan wakilnya, Indah Amperawati mengecek langsung dugaan pelanggaran, kini polisi ikut turun tangan.

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lumajang mulai bergerak melakukan pemeriksaan dugaan pemotongan dana Bansos PKH dan BPNT.

Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Fajar Bangkit Utomo membenarkan langkah tersebut.

Pihaknya telah melakukan investigasi awal kepada para penerima PKH dan BPNT.

"Memang kami sudah datang ke lokasi pengumpulan keterangan warga penerima Bansos," katanya, Jumat, (27/8/2021).

e warung lumajang
Petugas posko pengaduan saat melayani keluhan warga terkait dugaan sunat Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kec Kedungjajang, Kab Lumajang.

Selain mengumpulkan keterangan dari para penerima bantuan, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan para saksi.

Yakni e-warung dan penyalur bantuan, yang tertuduh melakukan sunatan Bansos PKH dan BPNT.

"Yang pasti proses terus berjalan. Jika sudah dirasa cukup bukti kami akan segera melakukan yang bersangkutan (pemilik e-warung dan oknum penyalur)," tegasnya.

Di sisi lain, selain kasus tersebut kini ditangani polisi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyebut juga telah melaporkan kasus tersebut kepada Kementerian Sosial.

Laporan itu tentunya diharapkan agar Menteri Sosial, Tri Rismaharini ikut mengusut dugaan pelanggaran distribusi PKH dan BPNT.

Tujuannya agar para oknum penyalur maupun pendamping Bansos di Lumajang bisa diberantas. (tribun network/thf/TribunJatim.com)

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas