TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tepat sepekan pascapertemuan dengan partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan, Rabu (1/9/2021). Kali ini pertemuan dilakukan dengan partai koalisi pendukung pemerintah non parlemen.

Pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta itu dihadiri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) hanya menghadirkan sekretaris jenderal, karena ketua umumnya berhalangan hadir.

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyebut pembicaraan mengenai wacana masa jabatan tiga periode dan amandemen terbatas sempat disinggung. Namun hanya secara candaan dan bukannya serius.

Jokowi melontarkan candaan bahwa tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.

Di samping sudah adanya sejumlah tokoh dari masing-masing partai yang berniat maju di Pilpres 2024.

"Presiden bilang bagaimana saya bisa dan mau tiga periode, saya kan bukan ketum parpol. Apalagi sekarang parpol-parpol sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar-besar. Bisa kena marah saya," kata Ferry Noor, ketika dihubungi, Kamis (2/9/2021).

"Iya, ada PDIP Mbak Puan, ada Golkar Pak Airlangga, ada PKB Pak Muhaimin dan ada Mas Giring dari PSI," imbuh Ferry menirukan Jokowi, yang kemudian kala itu diiringi gelak tawa para ketum dan sekjen.

Pembicaraan itu dikatakan Ferry hanyalah bagian dari candaan atau 'guyon' pascapembicaraan inti.

Adapun inti pertemuan Jokowi dan partai koalisi non parlemen itu membahas tiga hal, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perekonomian saat pandemi, hingga perpindahan ibukota negara.

Lantas, Ferry menyampaikan pesan dari ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir, bahwa PBB siap membantu pemerintah atau pemerintah jika memang akan dilaksanakan amandemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: Hanura Sebut Jokowi Tak Tertarik Bicarakan Wacana Presiden Tiga Periode 

Akan tetapi Jokowi menolak tegas perihal amandemen terbatas yang mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan menjadi tiga periode.

"Presiden memberikan jawaban soal amandemen terbatas, beliau dengan tegas menolak dan tidak mau terlibat semua urusan MPR di Senayan. Beliau takut amandemen melebar kemana-mana. Dengan tegas beliau menolak soal tiga periode dan perpanjangan pun beliau menolak," ucapnya.

Senada, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menegaskan keberatan presiden terhadap wacana amandemen terbatas. Jokowi juga menyebut tak adanya jaminan amandemen akan dilakukan secara terbatas.