"Presiden menyampaikan 'Saya bukan ketua umum partai, jadi saya tidak punya hak apa-apa untuk menyampaikan, dan juga wacana amandemen itu bukan dari saya'," kata Ahmad.

"Presiden juga mengatakan siapa yang bisa menjamin kalau amandemen itu dilakukan secara terbatas. Begitu dibuka amandemen pasti kemana-mana," katanya.

Ahmad mengatakan Jokowi turut menegaskan tidak ada keinginan sedikitpun untuk menjalani periode ketiga sebagai presiden.

Wacana tiga periode diklaimnya bukan datang dari istana. Ketegasan Jokowi menyikapi wacana tersebut dikatakan Ahmad sangat terlihat jelas dalam pertemuan itu.

"Bagaimana mungkin tiga periode, sementara para ketum partai sudah pasang baliho dimana-mana dan sudah siap bertarung untuk maju," ujar Ahmad menirukan Jokowi.

"Pak Jokowi sangat tegas dalam memberikan tanggapan soal amandemen dan Perindo sangat mendukung sikap presiden," imbuhnya.

Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika (GPS) tak menampik pula adanya pembahasan mengenai amandemen terbatas UUD 1945.

Tetapi Jokowi disebut GPS tak terlalu tertarik membahas wacana tersebut. Sebab wacana itu merupakan urusan MPR.

"Presiden sepertinya tidak tertarik membicarakan itu khususnya soal perpanjangan jabatan tiga periode. Beliau menyatakan urusan amandemen itu urusan MPR yang diisi anggota dan wakil dari partai politik serta kelompok DPD RI. Beliau tidak tertarik untuk membahas hal tersebut," kata GPS.

Menurutnya, Jokowi sempat heran ketika isu atau wacana tiga periode ini terus menghangat dan menjadi pembicaraan publik.

Padahal banyak tokoh dan elite partai politik yang sudah mensosialisasikan diri untuk maju di kontestasi politik 2024 mendatang.

Terkini, Jokowi disebutnya lebih fokus menuntaskan tugas dan tanggung jawab di akhir masa jabatannya.

"Kata beliau, para pemilik partai politik saja sudah kampanye untuk sosialisasi Pilpres, tetapi malah isu tiga periode dengan membidik Jokowi yang menghangat," jelasnya.

Sementara Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengaku pertemuan parpol koalisi non parlemen itu fokus membahas capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19.