Proses Evakuasi WNI dari Afghanistan Rumit, Taliban Kawal dari KBRI Hingga Bandara Kabul

Tayang: Sabtu, 4 September 2021 14:06 WIB

Penulis: Larasati Dyah Utami

Editor: Johnson Simanjuntak

Proses Evakuasi WNI dari Afghanistan Rumit, Taliban Kawal dari KBRI Hingga Bandara Kabul

AFP/WAKIL KOHSAR

Anggota unit militer Taliban Badri 313 mengamankan bandara mengenakan seragam militer AS, di Kabul, Selasa (31 Agustus 2021), setelah AS menarik semua pasukannya keluar dari negara itu untuk mengakhiri perang brutal selama 20 tahun -- perang yang dimulai dan diakhiri dengan kelompok Islam garis keras. Dalam kekuatan. (Wakil KOHSAR/AFP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Asia, Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan misi evakuasi WNI dari Afghanistan merupakan salah satu misi kemanusiaan yang paling rumit yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.

Proses evakuasi WNI dari Afghanistan, selain dihadapkan dengan resiko keamanan di Afghanistan, juga dihadapkan pada persoalan teknis evakuasi yang rumit.

“Tim kita bekerja siang dan malam tanpa henti untuk mengelola misi ini secara hati-hati, karena tingginya tingkat ketidakpastian terutama yang berkaitan dengan izin landing,” kata Abdul Kadir di dialog yang diselenggarakan CDCC yang mengangkat isu Taliban dan Rekonsiliasi di Afghanistan pada hari Jumat (3/9/2021).

Abdul Kadir bercerita Bandara Kabul saat itu dikuasai NATO dan Turki.

Sebagaimana diketahui, dalam proses evakuasi WNI, Indonesia menggunakan pesawat militer karena semua penerbangan sipil di Afghanistan di tutup.

Bahkan saat itu izin mendarat pesawat militer Indonesia secara mendadak sempat dibatalkan, tanpa diketahui alasannya dengan jelas.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan WNI yang dievakuasi dari Afghanistan ke tanah air, di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu dini hari (21/8/2021).
Sebanyak 33 orang berhasil dievakuasi menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, pasca situasi yang semakin mencekam akibat jatuhnya kota Kabul, ibukota Afghanistan ke tangan kelompok Taliban.
Adapun 26 WNI tersebut terdiri dari 16 staf KBRI dan 10 non staf KBRI, sementara 7 warga negara non WNI yang turut dibantu pemerintah Indonesia untuk keluar dari negara tersebut terdiri dari 5 warga negara Philipina dan 2 warga negara Afghanistan (suami dari WNI dan staf lokal KBRI). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan WNI yang dievakuasi dari Afghanistan ke tanah air, di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu dini hari (21/8/2021). Sebanyak 33 orang berhasil dievakuasi menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, pasca situasi yang semakin mencekam akibat jatuhnya kota Kabul, ibukota Afghanistan ke tangan kelompok Taliban. Adapun 26 WNI tersebut terdiri dari 16 staf KBRI dan 10 non staf KBRI, sementara 7 warga negara non WNI yang turut dibantu pemerintah Indonesia untuk keluar dari negara tersebut terdiri dari 5 warga negara Philipina dan 2 warga negara Afghanistan (suami dari WNI dan staf lokal KBRI). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

“Landing permit dibatalkan beberapa saat sebelum pesawat TNI AU berangkat ke Kabul,” kata Abdul Kadir.

Berita Rekomendasi

Saat itu pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengandalkan mesin diplomasi.

Mengetahui izin mendarat pesawat penjemput WNI dibatalkan, Menlu Retno Marsudi segera melakukan komunikasi dengan beberapa Menteri dari beberapa negara, terutama Turki untuk memperoleh kembali landing permit yang sempat dibatalkan.

Setelah menunggu hampir semalam di Islamabad, akhirnya pesawat militer Indonesia kembali memperoleh landing permit.

“Semua kendala tersebut syukur Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Masalah tidak hanya terkait izin mendarat, tapi pemerintah juga harus memastikan semua WNI dapat naik pesawat secara tepat waktu.

Kondisi keamanan bandara Kabul saat itu chaos. Untuk memasuki area penerbangan, semua WNI dan staf KBRI harus memiliki security clear dari NATO.