TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tak seharusnya lembaga dan kementerian saling lempar persoalan terkait bocornya data penduduk dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan, karena memang di Indonesia semua kementerian jadi pegang data," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Dia mencatat bahwa kementerian seperti Kemendagri memegang data terkait Pemilu Kemenkes hingga BPJS memegang data terkait kesehatan.

"Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor itu enggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama sama duduk, dan mencari solusinya," tambahnya.

Terkait hal itu, Dasco memastikan DPR akan memanggil sejumlah kememterian, di antaranya Kemenkominfo.

Baca juga: KPU: Data NIK Presiden Jokowi Dipublikasikan saat Pemilu 2019

"Nanti akan disampaikan ke Kemenkoinfo dalam rapat Komisi I dengan Kominfo yanag akan berlangsung dalam waktu dekat solusinya dan tindak lanjutnya bagaimana," pungkasnya.

Diketahui, di tengah menguatnya isu keamanan data pribadi, publik dikejutkan dengan bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo.

Disebutkan bahwa NIK tersebut didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian formulir calon presiden RI untuk Pemilu 2019.

Padahal, NIK merupakan data pribadi yang sangat penting dan harus dirahasiakan. Sebab, NIK bisa digunakan untuk mengakses banyak hal, di antaranya adalah aplikasi PeduliLindungi.