TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) angkat bicara terkait tudingan Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktifis HAM Munir Said Thalib, Rachland Nashidik yang menyebut bahwa dokumen TPF Munir ada di laci istana dan tidaklah hilang. 

Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono mengatakan bahwa sejak awal telah dijelaskan bahwa Setneg tidak pernah menerima dokumen TPF.

"Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sejak awal telah menjelaskan tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (Laporan TPF) kasus meninggalnya Munir," ujar Eddy kepada wartawan, Rabu, (8/9/2021).

Eddy mengatakan penyerahan Laporan Akhir TPF Munir kepada Presiden dilakukan secara langsung.

Artinya dokumen langsung diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu, oleh Ketua TPF Munir,  tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetneg.

"Sehingga dokumen tersebut tidak tercatat di dalam Buku Agenda Persuratan Kemensetneg Tahun 2005," katanya.

Sebelumnya Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktifis HAM Munir Said Thalib, Rachland Nashidik, meyakini dokumen yang dibuatnya bersama TPF tidaklah hilang sebagaimana yang disampaikan pemerintah melalui Sekretariat Negara pada pertengahan Februari 2016 lalu.

Baca juga: Komnas HAM RI Tetapkan Hari Kematian Munir Sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia

Keyakinan tersebut disampaikan Rachland dalam akun Twitter-nya, @rachlannashidik, hari ini Selasa (7/9/2021) tepat peringatan 17 tahun kematian Munir.

Tribunnews.com juga telah mendapatkan izin dari Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra untuk mempublikasikan cuitan dalam akun Rachland yang juga Politikus Partai Demokrat itu pada Selasa (7/9/2021).

Awalnya ia mengingatkan bahwa hari ini hari ini 17 tahun lalu, Munir dibunuh di langit Romania.
Ia pun mencantumkan kutipan dari tokoh pendidikan dan teoretikus pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, yang menurutnya sering diungkapkan Munir dalam banyak percakapan.

"To glorify democracy and to silence the people is a farce; to discourse on humanism and to negate people is a lie"," kata Rachland.

Rachlan kemudian menegaskan bahwa laporan TPF Munir ada di istana dan di laci para penegak hukum.

Menurutnya, omong kosong jika laporan TPF tersebut hilang.

"Omong kosong laporan TPF Munir hilang. Laporan pasti ada di istana, tapi juga di laci para penegak hukum. Pada hari laporan itu disampaikan, Presiden SBY membagikannya pada mereka. Mungkin omong kosong hilang itu cermin upaya penguasa mengelak desakan mengusut sekutunya sendiri?" kata Rachland.

Ia mengungkapkan TPF Munir diisi bukan hanya aktivis LSM namun juga aparat hukum dan birokrasi negara.

"Retno Marsudi, kini Menlu RI, salah satu anggotanya," kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa Polri di masa itu memilih sisi yang benar dari sejarah yakni profesional mengabdi pada pengungkapan kebenaran.

Ia menyatakan berterima kasih selamanya kepada sejumlah orang di jajaran perwira tinggi kepolisian pada waktu itu yakni Suyitno Landung, Bambang Hendarso Danuri dan Mathius Salempang.

"Tanpa mereka TPF tak bisa berbuat banyak," kata dia.

TPF sendiri, lanjutnya, dipimpin Brigjen Marsudhi Hanafi yang di matanya adalah seorang reserse pemberani asal Palembang.

"Pada jajaran perwira menengah, saya tak pernah lupa pada Daniel Tifauna dan rekan-rekannya. Salah satu dari mereka, Anton Charliyan, kemudian menjadi Kapolda Jawa Barat. Terimakasih!" kata Rachland.