Arsul menyebut presiden sudah beberapa kali menyampaikan alasan diperlukannya IKN baru.

Salah satunya biaya yang dihabiskan untuk menormalisasi atau mengatasi tiga permasalahan ibukota saat ini yakni DKI Jakarta diyakini serupa dengan biaya yang dikeluarkan demi membuat IKN baru.

Permasalahan itu antara lain seperti membangun giant wall guna mengatasi rob dan banjir, merestorasi sungai dari hulu sampai dengan hilir, serta penataan kawasan pantai Jakarta.

"Padahal itu baru tiga aspek saja dalam upaya menormalisasi Jakarta. Dengan biaya yang tinggi namun baru tiga aspek tersebut, justru bisa digunakan untuk membangun IKN. Setelah mendengarkan penjelasan Presiden Jokowi, MPR memang bisa memahami soal mengapa kita memerlukan IKN dan karenanya proyek pembangunannya terus dilakukan," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyebut rencana pemindahan IKN baru tentu diharapkan berjalan lancar.

Iqbal menilai calon IKN baru tentu harus aman dari segala ancaman, karenanya pemindahan TNI-Polri pun dilakukan sebagai pemulus semua perencanaan selama ini.

"Tentu harus dipastikan bahwa kondisi dan keamanan di daerah calon ibu kota negara tersebut aman dari berbagai macam gangguan yang berpotensi akan menghambat proses pelaksanaan pemindahan ibu kota negara," kata Iqbal.

"Maka dari itu kehadiran TNI dan Polri tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu, saya kira TNI dan Polri juga akan selalu siap menjadi lembaga yang pertama dipindahkan," imbuhnya.

Baca juga: Para Ekonom Bahas Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan

Mabes TNI Bisa Dimana Saja

Pendapat berbeda dikemukakan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin.

Dia melihat dimanapun markas besar (Mabes) TNI ditempatkan tak akan menjadi masalah. Sehingga perpindahan IKN baru tak mesti diikuti oleh perpindahan Mabes TNI.

"Kalau menurut saya, sebetulnya Mabes TNI dimana saja nggak ada masalah. Karena itu kan cuma pusat komando dan pusat pengendalian. Yang melakukan pengamanan kan bukan Mabes TNI, tapi satuan-satuan tempur baik darat, laut, dan udara," kata TB Hasanuddin.

Andaikata pindah pun, dia menyebut tak ada masalah ketika TNI dipindahkan sebagai institusi pendahulu, atau di tengah-tengah, maupun akhir.

Menurutnya, yang paling penting adalah selama perpindahan kendali tetap dipegang oleh Panglima TNI.

"Mau kapan saja diberangkatkan, mau duluan, mau belakangan, atau di tengah-tengah, ya tidak ada masalah. Yang paling penting selama pergeseran perpindahan ibu kota, komando pengendalian itu tetap berpusat dibawah kendali Panglima TNI. Nah kendalinya mau dimana nggak ada masalah karena sekarang sarana prasarana itu sudah sangat modern," katanya.