Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menyebut pendahuluan angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum ketika terjadi perpindahan ibu kota sudah wajar dilakukan.

Apalagi kehadiran mereka diperlukan guna proses dan tahapan pemindahan selanjutnya dapat berjalan lancar.

"Memang di seluruh dunia yang memindahkan ibu kota mereka pasti memindahkan dahulu angkatan bersenjatanya, ini penting agar proses keseluruhan bisa berjalan mulus dan tertib. Karena yang perlu dijaga adalah mekanisme check and balance seluruh tahapan kepindahan tersebut," kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia mengingatkan jangan sampai kepindahan institusi TNI-Polri ini dianggap sebagai kebijakan sepihak oleh masyarakat dan anggota parlemen.

"Jangan sampai karena yang dipindahkan pertama TNI-Polri, kemudian pihak eksekutif menutup diri dari masukan pihak lain seperti parlemen dan masyarakat sipil," ucapnya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)