Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

ATURAN Baru PNS Resmi Diteken Presiden Jokowi: Bolos 10 Hari Dipecat, Wajib Lapor Harta Kekayaan

Berikut aturan-aturan baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

ATURAN Baru PNS Resmi Diteken Presiden Jokowi: Bolos 10 Hari Dipecat, Wajib Lapor Harta Kekayaan
Tribunnews.com/Jeprima
Ilustrasi ASN 

- Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.

- Melakukan pungutan di luar ketentuan.

Baca juga: Ketentuan Ujian SKD CPNS Kemenag 2021, Berikut Jadwal dan Lokasi Tes SKD

- Melakukan kegiatan yang merugikan negara.

- Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

- Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

- Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan.

- Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

- Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

- Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Ikut kampanye.

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu terdapat juga pasal yang menjabarkan soal hukuman serta sanksi bagi PNS yang tidak disiplin.

Mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga sanksi berat.

Termasuk tertuang sanksi berat bagi PNS yang bolos kerja dalam waktu yang sudah ada dalam aturan.

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun," (Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021).

dan juga:

"PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya,'' (Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021).

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas