Komisi IX Desak Pemerintah Usut Kematian Nakes Gabriella Meilani di Papua
Soroti kematian Gabriella Meilani, Komisi IX minta pemerintah usut kasus, nakes dan faskes wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kasus kematian tenaga kesehatan Gabriella Meilani yang diduga jatuh dari jurang karena dikejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apa pun," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (19/9/2021).
Netty menegaskan bahwa para nakes di Papua yang notabenenya sulit dari segi medan, bekerja untuk menjalankan misi kemanusiaan.
Baca juga: Amnesty Desak Negara Usut Tuntas Kematian Nakes Gabriella Meilani di Kiwirok Papua
Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Apalagi, ujar Netty, saat ini negara masih berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan.
"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.
Baca juga: BNPT Mengutuk Keras Penyerangan KKB Terhadap Nakes di Papua
Politisi PKS itu melanjutkan jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," katanya.
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tandas Netty.
