Mayoritas Masyarakat Menilai Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran
Menyoal kebijakan, Survei Indikator menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memiliki temuan yang menarik.
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru bertema Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini.
Dalam surveinya, Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) di Indonesia terus menurun.
Berdasarkan survei bulan September 2021, bahwa masyarakat yang menyatakan puas pada pelaksanaan demokrasi saat ini hanya 47,6 persen dan yang tidak puas 44,1 persen.
Lebih lanjut lagi, responden yang puas dibagi dalam sangat puas 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen. Sedangkan yang tak puas terdiri dari kurang puas 37,1 persen dan tidak puas sama sekali 7 persen. Sisanya responden yang tidak menjawab/tidak tahu tercatat 8,3 persen.
Baca juga: Survei Indikator: Vaksin Nusantara Lebih Dipercaya Masyarakat Ketimbang Vaksin Merah Putih, Mengapa?
"Ini temuan kita terhadap responden, saat ditanya bagaimana mereka yang tak puas pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu naik tajam. Itu terlihat dari meningkatnya ketidakpuasan 32 ke 44 persen," tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers virtual, Minggu (26/9/2021).
Burhanuddin menambahkan meski sebenarnya masyarakat menaruh kepercayaan pada demokrasi cenderung kuat, ia tetap mengingatkan Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan hal ini.
Presiden disebut sebagai epicentrum penting dalam survei yang ia teliti. Sebagai contoh, ia menilai permasalahan yang dialamatkan Jokowi belakangan ini sangat memperngaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Survei: ABB Indonesia, Salah Satu Perusahaan Ternyaman untuk Bekerja di Asia
"Ya isu-isu saat ini sangat terpaku pada presiden karena ada sejumlah permasalahan yang menunjukkan ada kemunduran pelaksanaan demokrasi.
Salah satunya dengan memanggil seorang petani jagung bernama Suroto protes saat kunjungan presiden di Blitar beberapa waktu lalu.
Tapi saya mengapresiasi juga karena Suroto yang sempat ditangkap kepolisian karena menyampaikan aspirasi terkait harga Jagung akhirnya diundang ke Istana," tuturnya.
Lebih lanjut dalam segi kepercayaan terhadap kinerja presiden, Survei Indikator menyebut ada 58,1 persen yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.
Sementara yang tak puas mencapai 34 persen dan tak puas sama sekali 2,4 persen walaupun tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi masih di atas 50 persen terutama di masa pandemi.
Baca juga: Hasil Survei: Minat Olahraga di Jepang Meningkat 10 Persen Setelah Olimpiade dan Paralimpiade
"Sebelum pandemi itu sekitar 70-72 persen. Trennya masih turun," kata dia.
Menyoal kebijakan, Survei Indikator menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memiliki temuan yang menarik.
Bila ditinjau dari segi kesehatan, PPKM dianggap berhasil menekan laju pertambahan kasus aktif Covid-19. Namun, di lain sisi kebijakan yang dikoordinir Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu membuat sektor ekonomi terpukul.
Tak bisa dipungkiri kedua sektor itu tak bisa dipisahkan, Burhanuddin mengatakan masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung melihat kinerja dari segi ekonomi saja.
"Bicara kebijakan pemerintah memang masih menyelesaikan masalah secara parsial, bahkan cenderung bimbang antara memilih ekonomi saja atau kesehatan saja. Bila dikembalikan pada kepuasan terhadap presiden itu belum bisa di-recovery," jelas Burhanuddin.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 21 September 202 dengan sasaran 1.200 responden yang diwawancarai via telepon. Semua responden yang dipilih merupakan mantan responden tatap muka yang sebelumnya pernah diwawancara oleh Indikator dengan sistem random sampling.