Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2024

PKB Prediksi Tahapan Pilkada Akan Kacau Jika Usul soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikabulkan

Luqman Hakim menyoroti usul pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD soal Pemilu digelar pada 15 Mei 2024.

PKB Prediksi Tahapan Pilkada Akan Kacau Jika Usul soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikabulkan
dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyoroti usul pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD soal Pemilu digelar pada 15 Mei 2024.

Menurutnya, jika usul tersebut diberlakukan, akan ada kekacauan pada tahapan Pilkada.

Luqman mengatakan bahwa akan ada banyak pertanyaan yang muncul soal usul tersebut yang kemudian berdampak pada Pilkada 2024.

"Kalau coblosan 15 Mei, kapan hasil pemilu ditetapkan? Kapan pendaftaran sengketa hasil pemilu? Berapa lama MK memutus sengketa hasil pemilu? Kapan tahapan Pilkada, terutama untuk pengajuan berkas persyaratan dukungan bakal calon independen kepala daerah ke KPUD? Kapan kesempatan partai politik dan masyarakat melakukan seleksi bakal calon kepala/wakil kepala daerah? Kapan pendaftaran bakal calon kepala/wakil kepala daerah oleh parpol ke KPUD?" kata Luqman kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Usul Pemilu 2024 Digeser 15 Mei, Gerindra: Tahunnya Tidak Berubah Kan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa penetapan final hasil Pemilu 2024 merupakan syarat utama bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal calon kepala/wakil kepala daerah ke KPUD

"Secara rasional, pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah ke KPUD sudah harus dilakukan bulan Agustus 2024, karena coblosan pilkada serentak 2024 menurut UU 10/2016 wajib dilaksanakan di dalam bulan November 2024," katanya.

Dia mempertanyakan apakah dari tanggal 15 itu hingga Agustus semua masalah berkaitan dengan sengketa Pemilu akan selesai.

Luqman mengambil contoh Pemilu 2019, yang mana butuh waktu satu bulan untuk menetapkan hasil rekapitulasi hasil Pemilu.

"Ingat, UU yang dipakai dasar Pemilu 2019 dan 2024 sama. Tidak ada perubahan sedikitpun. Artinya, alur dan waktu pemilu 2019 akan berulang pada pemilu 2024," katanya

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas