57 Pegawai KPK Dipecat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sudah Bersikap: Ya Sudah Masuk ke Pemerintah
Sebanyak 57 pegawai KPK nonaktif dipecat hari ini, Kamis (30/9/2021). Mahfud MD bicara soal sikap pemerintah, ribuan surat dikirim untuk Jokowi.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
"Tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari Pak Presiden lewat Mensesneg. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK itu bisa jadi ASN Polri," kata Sigit, Selasa (28/9/2021), dilansir Tribunnews.
Pernyataan Sigit itu dibenarkan Pratikno.
Namun, untuk proses pelaksanaannya, Kapolri harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Pratikno mengaku ia sempat bertemu Sigit, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN untuk membahas lebih lanjut keinginan Sigit.
"Jadi Kapolri berkunjung ke Kemenpan RB, di situ ada saya juga, ada Pak Kepala BKN, membahas itu."
"Jadi surat jawaban sudah, tindak lanjut bagaimana isi surat kami, itu Kapolri harus koordinasi dengan Menpan-RB dan BKN," ungkapnya.
Baca juga: Kapolri Diminta Tempatkan 56 Pegawai KPK Secara Proporsional, Tak Hanya Sekadar Lip Service
Baca juga: KPK Terima Aduan Menteri BUMN Erick Thohir Terkait Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
Ribuan Surat Dikirim untuk Jokowi
Sebanyak 1.505 surat dikirim perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi untuk Presiden Jokowi, sehari jelang pemecatan 57 pegawai KPK nonaktif, Rabu.
Ribuan surat itu sudah dikirim ke Kantor Darurat KPK sejak 15 September 2021 lalu dan diteruskan ke Istana Negara melalui Sekretariat Negara.
Tak hanya ribuan surat, petisi di change.org sudah ditandatangani lebih dari 70 ribu orang.
Intinya sama, ribuan surat dan petisi itu meminta Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK nonaktif.
"Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling," terang Perwakilan Kantor Darurat KPK, Arief Maulana, Rabu, dilansir Tribunnews.
"Pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini beragam."
"Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan," imbuhnya.
Selain itu, ada pesan lainnya yang meminta agar Jokowi perhatian pada rakyat, terlebih mereka yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Gita Irawan/Igman Ibrahim/Taufik Ismail)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.