Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

57 Pegawai KPK Dipecat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sudah Bersikap: Ya Sudah Masuk ke Pemerintah

Sebanyak 57 pegawai KPK nonaktif dipecat hari ini, Kamis (30/9/2021). Mahfud MD bicara soal sikap pemerintah, ribuan surat dikirim untuk Jokowi.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
57 Pegawai KPK Dipecat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sudah Bersikap: Ya Sudah Masuk ke Pemerintah
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sebanyak 57 pegawai KPK nonaktif dipecat hari ini, Kamis (30/9/2021). Mahfud MD bicara soal sikap pemerintah, ribuan surat dikirim untuk Jokowi. 

TRIBUNNEWS.COM - Pada Kamis (30/9/2021) hari ini, nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif resmi dipecat.

Hal ini sesuai pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," ucap Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021), dilansir Tribunnews.

Dari jumlah yang disebutkan Alex tersebut, ada tambahan enam pegawai yang dipecat karena tak bersedia ikut pelatihan bela negara.

Pemecatan terhadap pegawai KPK nonaktif itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Logo KPK.
Logo KPK. (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Baca juga: Rencana Perekrutan 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Komnas HAM Berharap Dapat Penjelasan dari Jokowi

Baca juga: Rencana Penarikan 56 Pegawai KPK ke Polri, Bukan Jadi Penyidik Tapi ASN

SK itu ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri, dan ditetapkan pada 13 September 2021.

Dilansir Tribunnews, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan para pegawai yang dipecat tidak mendapat pesangon.

Namun, ujarnya, Tunjangan Hari Tua (THT) diberikan sebagai ganti pesangon.

"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun."

"Namun, KPK memberikan Tunjangan Hari Tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun," terangnya dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas