Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjamin TNI Angkatan Laut tidak disusupi paham komunis atau PKI.

Hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya isu yang menyebut TNI telah disusupi komunisme pada akhir September lalu.

"Di Angkatan Laut, saya bicara Angkatan Laut ya tidak ada lah sampai saat ini seperti itu. Saya jamin tidak ada Angkatan Laut yang disusupi PKI tadi," kata Yudo di Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya Jakarta Utara pada Jumat (1/10/2021).

Yudo mengatakan selama ini TNI Angkatan Laut telah memagari dengan pembinaan yang terus menerus untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ia menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan TNI Angkatan Laut antara lain pembinaan mental ideologi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan hingga pembinaan oleh para komandan melalui jam komandan.

"Tentunya kita tetap memagari dengan pembinaan yang terus menerus tadi supaya isu-isu tentang itu bisa diantisipasi," kata Yudo.

Lodewijk Sebut Isu PKI Seperti Penyakit Tahunan

Baru saja dilantik jadi Wakil Ketua DPR RI yang baru, Lodewijk F Paulus  langsung mengkritik berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Termasuk soal isu PKI yang ramai jelang 30 September.

Wakil Ketua DPR RI dari Golkar ini menyebut isu Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti 'penyakit tahunan' yang muncul setiap menjelang tanggal 30 September.

Padahal, kata Wakil Ketua yang baru saja menggantikan Azis Syamsuddin itu, tidak ada isu baru yang perlu digaduhkan.

"Ini seperti penyakit tahunan jadinya, setiap mau tanggal 30 gaduh dengan isu yang sama. Coba, ada isu baru enggak, tidak ada, tapi selalu digulirkan setiap menjelang tanggal 30 September," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/9/2021) seperti dilansir dari Kompas.TV.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tuding TNI Disusupi Komunis, AY Nasution Sebut Itu Pemikiran Dangkal: TNI Solid

Lodewijk mengakui, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) merupakan sejarah yang menjadi pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia.

Tetapi, lanjut dia, bukan berarti hal itu mesti selalu diributkan setiap tahunnya. "Jangan juga menjadi alasan itu kita selalu gaduh setiap masuk tanggal hari ini," katanya.

Tudingan yang menyebut bahwa TNI telah disusupi oleh PKI, kata Lodewijk, mesti didasari oleh fakta yang kuat.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu PKI kembali bergulir setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut TNI telah disusupi PKI dengan bukti dibongkarnya patung-patung sejarah penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti.

"Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI," ujar Gatot dalam diskusi virtual bertajuk "TNI Vs PKI", Minggu (26/9/2021).

Lalu kemudian, Pangkostrad Letnan Jenderal Dudung Abdurachman membantah tudingan Gatot. Menurut dia, pembongkaran patung tersebut sesuai permintaan penggagasnya, yaitu Pangkostrad ke-34 Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution.

"Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," ujar Dudung, dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).

Menurut Lodewijk, tudingan itu tidak bisa didasari hanya dari adanya pembongkaran patung sejarah penumpasan G30S/PKI, tetapi harus berdasarkan kajian akademis.

"Jadi tentunya tolok ukur dari suatu institusi apalagi TNI disusupi yang dikatakan PKI, tentunya kita harus kaji lebih mendalam sehingga tidak membuat gaduh tentang kondisi kebangsaan," kata dia.

Terlebih, tambah Lodewijk, TNI juga menerapkan tes ideologi dalam setiap rekrutmen prajurit TNI, baik itu tamtama, bintara, maupun perwira.

"Jadi sistem kita sudah ada TNI untuk mendeteksi itu dari awal proses rekrutmen. Kemudian juga di satuan ada namanya pembinaan satuan, pembinaan mental, itu semua terdeteksi, memang ada proses seleksi alam yang nanti kita lihat apakah betul seperti itu," terang sekretaris partai Golkar itu.

Selain saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk juga sebagai mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus.