Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) kembali menyampaikan hasil survei terbaru yang dilakukan pihaknya.

Kali ini terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis. 

Dalam penyampaian tersebut, hasilnya mayoritas responden atau publik memiliki pandangan kalau negara dan pemerintahan Indonesia harus berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dibanding dengan menurut agama Islam.

Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menyampaikan, jika dipersentasekan total responden yang berpandangan demikian mencapai 77 persen.

"Mayoritas warga, 77 persen, lebih mendukung negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD, dibanding dengan hanya menurut ajaran agama Islam," kata Saidiman saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Jumat (1/10/2021).

Sementara pada hasil lainnya, yang menyatakan negara dan pemerintah harus dijalankan berdasarkan ajaran agama Islam kata Saidiman mencapai 16 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 82 Persen Publik Berpandangan Pancasila Tidak Boleh Diubah dengan Alasan Apapun

Dengan begitu kata dia, dominan publik setuju pada pandangan bahwa negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran agama saja.

Melainkan, menurut kesamaan di antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD). 

"Yang setuju negara dan pemerintahan dijalankan hanya menurut ajaran agama Islam 16 persen. Sementara ada 7 persen tidak tahu atau tidak menjawab," bebernya.

Lebih lanjut, Saidiman mengatakan, jika menilik secara tren dalam tujuh tahun terkahir, yang berpandangan kalau negara dan pemerintah harus dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD cenderung menguat.

Di mana pada survei Juli 2014, hanya ada 57 persen warga yang menyatakan negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu agama, yakni Islam. Pada survei September 2021, dukungan pada pandangan ini naik menjadi 77 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 75% Responden Tidak Setuju Presiden Jokowi Disebut Orang PKI

“Komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, cukup tinggi dan dan menguat dalam 7 tahun terakhir,” ucapnya.

Sementara dukungan pada pandangan negara dan pemerintahan harus dijalankan hanya menurut ajaran Islam mengalami penurunan. 

Di mana pada survei Juli 2014 ada 26 persen warga yang menyetujui pandangan ini. Angka ini menurun menjadi 16 persen pada September 2021. 

"Komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila ini, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, relatif tinggi dan menguat dalam 7 tahun terakhir," tukasnya.

Sebagai informasi, populasi pada survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.   

Dari populasi itu dipilih secara random sebanyak 1220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 981 atau 80 persen.

Waktu wawancara di lapangan sendiri dilakukan pada 15 - 21 September 2021.

Adapun pada survei ini, terdapat Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen atau asumsi simple random sampling.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan kondisi quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.