Selanjutnya, kata dia, apabila pertimbangan pemerintah adalah tingkat kerawanan, justru menurutnya karena hal tersebut rawan maka pemerintah jangan menunjuk TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah.

"Kenapa? Karena semakin kita menunjuk TNI, kita semakin membawa mereka ke ranah politik. Ketika kita membawa ke ranah politik semakin sulit mereka dianggap netral di publik dan akan semakin sulit juga mereka melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban," kata Diandra.

Untuk itu ia menegaskan penunjukan TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah akan menimbulkan permasalahan baru.

Baca juga: BRIN Sebut Kekhawatiran Masyarakat terkait Wisata Glow di Kebun Raya Bogor tidak Beralasan

Sebagai negara hukum, kata dia, seyogyanya pemerintah mengikuti aturan yang berlaku.

Sebagai negara, kata dia, demokrasi pemerintah mestinya memegang teguh prinsip profesionalisme aktor keamanan dan menjaga aktor keamanan untuk tidak terlibat dalam ruang-ruang politik.

"Dengan demikian alangkah bijak kalau pemerintah mempertimbangkan kalangan sipil saja di luar aktor keamanan untuk menjabat jabatan PJ Kepala Daerah. Dengan begitu ya mungkin tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak menimbulkan masalah baru," kata dia.