Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi politik Universitas Airlangga, Kris Nugroho mengatakan implikasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam kampanye politik bisa berdampak pada sejumlah hal.

Pada aspek pengembangan demokrasi, penggunaan SARA dalam kampanye bisa melemahkan institusi demokrasi.

Sebab, terjadi kegagalan menjadi sumber penyampaian pesan politik.

"Dari aspek pengembangan demokrasi, jelas sekali penggunaan SARA dalam kampanye akan melemahkan institusi demokrasi, karena gagal menjadi institusi sumber dalam penyampaian pesan politik," ucap Kris dalam webinar KPU RI 'Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA Dalam Pemilu dan Pemilihan', Selasa (12/10/2021).

Selain itu, kampanye SARA juga berimplikasi pada pengikisan legitimasi lembaga penyelenggara Pemilu.

Pasalnya masyarakat akan menganggap penyelenggara tidak mampu mencegah kampanye berbau SARA tersebut.

Baca juga: KPU: Kampanye SARA Itu Salah dan Tidak Boleh Dilakukan

Apalagi jika pelanggaran itu tidak diberikan sanksi yang tegas.

Implikasi dari kampanye SARA juga akan kian mempertajam segmentasi komunal.

Demarkasi juga disebut bakal kian runcing.

Baca juga: Sosok Juri Ardiantoro Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, Pernah Menjadi Tim Kampanye Nasional Jokowi

"Mengurangi legitimasi penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu, karena penyelenggara dianggap tidak mampu mencegah dan memberi sanksi atau pengawasannya tak efektif," terang dia.

"Segmentasi komunal makin tajam, demarkasi tajam," ujar Kris.