TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan aturan masa karatina selama 5 hari berlaku tak hanya untuk pintu perjalanan internasional di Bali dan Kepulauan Riau (Kepri).

Melainkan juga di Manado dan DKI Jakarta.

Dikatakannya, aturan karantina itu diwajibkan bagi seluruh pelaku perjalanan Internasional.

Baca juga: Satgas IDI Tanggapi Kasus Rachel Vennya Diduga Kabur saat Karantina: Jangan Merasa Punya Privilege

Termasuk halnya Pekerja Imigran Indonesia (PMI), Aparatur Sipil Negara (asn) hingga WNI dan WNA umum.

“Lama karantina ini selama 5 hari dan itu tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut."

"Dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum,” jelas Luhut, dikutip dari laman pers Kemenko Marves, Rabu (13/10/2021).

Luhut menambahkan, selama masa karantina, semua pelaku perjalanan dilarang berpergian atau keluar hingga selesai isolasinya.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih Rendah Disorot Kemenkes, Begini Tanggapan Pemprov Sumatera Barat

Nantinya, pada hari ke-4 karantina, akan dilakukan tes pemeriksaan Covid-19 atau PCR.

Biaya karantina tersebut, lanjut Luhut, ditanggung sendiri oleh semua pelaku perjalanan internasional.

“Oleh karena itu, sebelum boarding menuju Bali atau Kepri, mereka harus menunjukkan bukti booking hotel,villa,kapal,” imbuh dia.

Selain itu, diketahui pemerintah membuka pintu masuk perjalanan internasional bagi 19 negara.

Adapun 19 negara itu antara lain Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Baca juga: Ketua DPR: Dibukanya Pintu Masuk Bali Harus Buat Ekonomi Rakyat Menggeliat

Meskipun begitu, kedatangan sejumlah negara tersebut hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepri.

Luhut menuturkan pemberian izin kepada 19 negara ini bukan tanpa alasan.

Negara-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Karena angka kasus terkonfirmasi Covid-19nya berada pada level 1 dan 2, dengan angka positivity rate yang rendah," jelas dia.

Mulai Berlaku Hari Ini

Aturan masa karantina 5 hari bagi seluruh pelaku perjalanan internasional berlaku mulai hari ini, Kamis (14/10/2021) hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Nantinya kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Baca juga: Satgas: Terjadi Penurunan Kasus Covid-19 Cukup Besar Sepekan Terakhir

Kebijakan terkait karantina selama lima hari ini tercantum dalam Surat Edaran No 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, mengatakan kebijakan karantina lima hari ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terkait peningkatan penularan Covid-19.

“Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19."

"Tujuannya untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19,” kata Ganip, diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Antsipasi Penyebaran Virus, Binus Bentuk Satgas Covid-19 di Kampus

Aturan Tambahan

Berikut poin perubahan aturan tambahan yang diatur dalam SE pengganti SE 18/2021.

1. Terdapat perubahan pengaturan karantina dari 8x24 jam menjadi 5x24 jam untuk seluruh jenis pelaku perjalanan.

2. Kartu/sertifikat vaksin dosis lengkap wajib menyatakan telah divaksin minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan dilampirkan dalam Bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal.

3. Pelaku perjalanan internasional WNA dengan tujuan perjalanan wisata dapat masuk ke Indonesia melalui entry point bandara di Bali dan Kep. Riau.

Baca juga: WHO Luncurkan Tim Ahli, Selidiki COVID-19 dan Ancaman Pandemi Masa Depan

Selain bukti vaksin dan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam, pelaku perjalanan juga wajib melampirkan :

- Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya yang berlaku untuk WNA

- Bukti kepemilikan asuransi senilai USD 100.000 yang menanggung pembiayaan untuk COVID-19

- Bukti booking tempat akomodasi selama menetap di Indonesia

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Benarkah karena Penurunan Testing dan Treacing? Ini Penjelasan Dokter Reisa

Surat Keputusan Terkait Pintu Masuk, Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR

Selain Surat Edaran No. 20, Kasatgas juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia (WBI) pelaku perjalanan internasional.

Surat keputusan ini efektif berlaku sejak 13 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021.

Kasatgas menetapkan dua bandar udara (Soekarno Hatta dan Samratulangi) , tiga Pelabuhan laut (Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan), dan dua Pos Lintas Batas Negara (Aruk dan Entikong) sebagai entry point bagi warga negara pelaku perjalanan internasional.

Sementara itu Wisma Pademangan ditetapkan sebagai tempat karantina WNI pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui entry point bandara Soekarno Hatta, Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

Baca juga: Prioritas yang Kasusnya Tinggi, Epidemiologi UI: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Memang Tidak Merata

Tempat karantina di Wisma Pademangan ini ditujukan untuk WNI dengan kriteria:

- WNI yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia.

- Pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri.

- Pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

(Tribunnews.com/ Shella Latifa/ Faryyanida Putwiliani)

Simak berita lainnya terkait Virus Corona.