TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, meminta semua pihak melihat secara menyeluruh soal konflik dan kekerasan di Papua.

Sehingga, kata dia, tidak ada tudingan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Papua itu luas. Ngomong Papua ke mana dulu. Orang baru sekali ke Jayapura dibilang menguasai Papua. Suruh buat catatan harian ke mana saja pasti tidak pernah," kata dia, di sesi diskusi Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua, yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).

Dia menilai upaya penelitian di Papua dibutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar.

Jika, seorang hanya datang ke Jayapura, ibu kota Papua, maka belum dapat dikatakan meneliti tentang Papua.

Sehingga, menurut dia, data yang keluar cenderung manipulatif.

Baca juga: Dukung Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua, Kemenhub Bahas Penataan Alur Pelayaran Pelabuhan Merauke

"Manipulasi data. Manipulasi simbolik situasi seperti itu. Dimanfaatkan penghianat. Orang asli Papua yang tinggal di luar negeri memanipulasi," kata dia.

Dia menilai upaya penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua harus dilakukan dengan hati.

"Mendekati dengan hati. Jalur peradaban dan kebudayaan jangan jalur politik," ujarnya.

Tahapan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dilakukan mulai dari tahap jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Jangka pendek, kata dia, menghentikan tindak kekerasan dengan cara menutup pasokan senjata dan amunisi.

Sejauh ini, dia menilai, senjata dan amunisi di Papua beredar luas bahkan oknum TNI dan Polri menjadi pemberi.

"Hentikan pasokan amunisi. Itu tidak bisa ditawar," kata dia.

Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, kata dia, dapat dilakukan dengan cara memberikan akses pendidikan kepada putra-putri asal Bumi Cenderawasih.