"Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara," tambah Haedar.

Komentar Sekjen PBNU

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.

Menurut Helmy, pernyataan Yaqut tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam konteks kenegarawanan.

Hal tersebut disampaikan Helmy melalui akun Instagram resminya @ahmadhelmyfaishalzaini pada Minggu (24/10/2021).

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," ucap Helmy.

Selain itu, Helmy mengatakan bahwa pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan.

Menurutnya, Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam.

"Bahwa NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus," ucap Helmy.

Bahkan, menurut Helmy, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari kemenag tentu dapat dilihat karena kemeng lah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan," ungkap Helmy.

Baca juga: Menag Yaqut Sebut Kementerian Agama Hadiah untuk Nahdlatul Ulama

Meski demikian, Helmy mengatakan NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin & berkuasa dengan landasan, "Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah", kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," pungkas Helmy.

Seperti diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).