TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Litbang Kompas menyebut bahwa citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun dibandingkan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Kejaksaan.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari aspek pengukuran survei tersebut.

"KPK akan mempelajari lebih rinci aspek-aspek dan formulasi pengukuran dalam survei ini," kata Ali kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Kontroversi Nama Jalan Attaturk, Begini Respons Menteri, Anggota DPR, Yusril dan Haji Lulung

Yang pasti, lanjut Ali, penilaian publik melalui Litbang Kompas akan menjadi satu di antara tolok ukur bagi KPK untuk melalukan evaluasi perbaikan.

KPK memahami bahwa seluruh elemen masyarakat punya andil strategis dalam tugas pemberantasan korupsi. 

"Sehingga bagaimana publik memberikan persepsi terhadap KPK juga menjadi poin penting dalam kaitannya dengan upaya penggalangan dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri," kata Ali.

Untuk melihat penilaian publik secara lebih rinci, kata dia, KPK saat ini juga sedang melaksanakan Survei Persepsi Kinerja yang mengukur persepsi dan harapan publik terhadap KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

"Masyarakat umum bisa ikut berkontribusi mengikuti survei ini yang telah dibuka sejak tanggal 11 Oktober dan akan berakhir pada 29 oktober 2021 secara daring melalui tautan https://bit.ly/SPK-KPK2021," imbuhnya.

Baca juga: Dikawal Brimob Polda Sumsel, KPK Geledah Kantor IKA Muba Terkait OTT Bupati Dodi Reza

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ketidakpuasan Tak Hanya ke Pemerintah, Citra Lembaga-lembaga Ikut Turun

Sebelumnya, Survei Litbang Kompas menyoroti soal citra lembaga seperti KPK yang justru menurun di bandingkan lembaga lain.

"Misalnya soal KPK, KPK misalnya 64 persen (baik) + 5 persen (sangat baik) 69 persen. Itu kan masih kalah dengan Polri, masih kalah dengan MK 72 persen. Kalah dengan Kejaksaan 71, KPK hanya 69 persen," kata Manager Litbang Kompas Toto Suryaningtyas dalam diskusi Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politik yang disiarkan kanal YouTube Para Syndicate, Jumat (22/10/2021).

"Enggak ada ceritanya dalam survei-survei kami, KPK di bawah MK apalagi Kejaksaan. Biasanya di atasnya, pasti di atasnya MK, MA dan kejaksaan," tambahnya.

Toto mengatakan, memang citra Polri masih di atas KPK semenjak kepemimpinan Kapolri Jenderal (purn) Tito Karnavian.

Sedangkan, citra TNI masih yang teratas dengan sejumlah persoalan yang berbeda.

Namun, Toto menyampaikan, makna dari persoalan penurunan tingkat kepuasan di masyarakat itu sebetulnya tidak semata-mata atau tidak mencerminkan kondisi kinerja pemerintahan dalam waktu 3 bulan terakhir ini.

Tetapi mencerminkan situasi akibat pandemi Covid-19, saat ini.

"Karena tercermin dari penurunan merata kemudian tercermin dari situasi keyakinan yang rendah," jelasnya.

Baca juga: Reaksi PDIP dan Gerindra Tanggapi Survei Litbang Kompas yang Tempatkan Prabowo-Ganjar Capres Teratas

Sebagai informasi, Survei Litbang Kompas dilakukan pada Oktober 2021.

Sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi di 50 Kota dilibatkan.

Survei dilakukan dengan tatap muka. Margin of error kurang lebih 2,8 persen.