TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi politik hukum dan keamanan (Polhukam) dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan kritik dari beberapa pakar. 

Direktur Eksekutif Kajian Strategis Demokrasi Ibrahim Mansyur menyampaikan bahwa banyak kejadian blunder komunikasi politik ke masyarakat oleh beberapa menteri. Seperti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

"Hal itu mengganggu jalannya roda pemerintahan pak Jokowi-Amin. Tapi di sisi lain patut diapresiasi kinerja Polri dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan Vaksinasi massal pada masyarakat. Meski ke depan perlu sinergisitas semua kalangan untuk membantu jalannya pemerintah, perlu kritikan yang membangun dari mahasiswa dan pemuda," ujar Ibrahim, dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Sementara itu, Pakar Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menyebut Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit harus diakui mengalami perubahan ke arah lebih baik. 

Menurutnya peran Polri dalam penanganan Covid-19 juga sangat signifikan. Sebab Polri yang mempunyai tugas utama di bidang keamanan, ikut berjibaku melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

Bahkan vaksinasi yang dilakukan oleh Polri, dinilainya sangat mudah diakses dan tersebar sangat masif sehingga sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. 

"Di sisi lain, tantangan Polri saat ini cukup besar terutama untuk perbaikan internal. Tindakan tegas pimpinan Polri terhadap beberapa oknum Polri dalam  kasus-kasus  yang viral akhir-akhir ini patut diapresiasi," kata Stanislaus.

Baca juga: Hari ini, Aliansi Buruh Gelar Aksi di Depan Istana Negara Kritisi 2 Tahun Kinerja Jokowi-Maruf

"Tidak mudah untuk mewujudkan Polri yang PRESISI, namun langkah-langkahnya sudah dimulai dengan baik, terutama ketegasan dan konsistensi pimpinan Polri. Perubahan menjadi Polri yang PRESISI hingga ke tingkat bawah menjadi tantangan yang harus diselesaikan," imbuhnya. 

Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur menyebut dua tahun kepemimpinan Joko Widodo periode kedua ini perlu ada perbaikan dari sisi Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik.

Terutama pada pembantunya yaitu menteri-menteri yang terkadang ucapannya tidak mengambarkan pejabat publik menjadi contoh kepada rakyatnya.

"Saya menyarankan kepada pak Jokowi untuk sering-sering melakukan dialog kepada masyarat dan pantau terus pembantunya terutama dalam berucap, terkadang suka blunder," kata Syurya. 

Sedangkan terkait dengan pengelolaan institusi, Syurya melihat ada kemajuan pada Institusi Polri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

Antara lain ketegasan Kapolri yang memutasi, mencopot anggotanya yang tidak sesuai dengan moto PRESISI.

"Juga dengan dijalankan operasi penggerebekan dan memutus mata rantai Pinjol, ini salah satu prestasi baik menurut saya dan saya mengapresiasi ketegasan Kapolri," katanya. 

Sementara Direktur Eksekutif Human Studies, Dr. Rasminto mengatakan pemuda hari ini adalah gambaran bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, membangun Pemuda adalah membangun generasi masa depan bangsa. 

"Sumpah pemuda merupakan tonggak betapa founding father bangsa ini memiliki semangat dan visi masa depan yang luar biasa, yakni punya mimpi, cinta dan cita untuk Indonesia. Semoga semangat ini senantiasa menginspirasi kita semua," kata dia. 

Kemudian Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Muhammad Rafli mengingatkan mahasiswa sebagai guardian of value harus bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. 

Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. 

"Dengan demikian sebagai mahasiswa kita arus berperan dalam ngawal kebijakan pemerintah , dengan adanya peran mahasiswa dan polri kehidupan demokrasi Indonesia baru bisa di katakan hidup," tandasnya.