TRIBUNNEWS.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendapat kritikan dari publik dan berbagai kalangan.

Hal itu lantaran Siti menyebut bahwa pembangunan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh terhenti karna alasan deforestasi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Siti melalui akun Twitter-nya, @SitiNurbayaLHK, Rabu (3/11/2021).

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Siti.

Baca juga: Presiden Jokowi Tawarkan 3 Sektor Prioritas Kerjasama dengan Persatuan Emirat Arab

Dalam cuitannya, Siti menyebut Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan.

Meskipun begitu, komitmen itu tak menjamin adanya zero deforestasi.

Menurut Siti, menghentikan pembangunan dengan alasan deforestasi dan atas nama emisi karbon melawan mandat UUD 1945.

"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.

Baca juga: Menteri LHK: FoLU Net Carbon Sink Tidak Sama Dengan Zero Deforestation

Sejumlah pihak yang konsen terhadapa perubahan iklim pun bersuara.

Sebagian publik juga ikut mengkritik pernyataan Siti tersebut.

Dari pernyataan itu, mereka menilai SIti Nurbaya tidak menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo baru saja ikut menandatangani komitmen mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan 2030 di Deklarasi Pemimpin Glasglow atas Hutan dan Pemanfaatan Lahan COP26.

Lontaran kritik pun datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca juga: Menteri LHK: Presiden Tegaskan Kerja Nyata Indonesia untuk Lingkungan Hidup

Walhi menyayangkan sikap Siti yang dinilai lebih mendukung pembangunan skala besar dibanding menjaga lingkungan hidup.

Diketahui, deforestasi adalah kondisi hilangnya hutan alam beserta atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan.

Jika pembangunan skala besar lebih diprioritaskan, upaya mengurangi deforestasi tak bisa dilakukan.

Upaya mendapat lingkungan hidup yang sehat dan stabil pun mustahil diwujudkan.

"Ini gimana ya, Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yang harusnya menjadi pelindung kan
@KementerianLHK."

"Dunia sedang krisis iklim itu udah di depan mata," tulis akun Twitter Walhi @Walhinasional membalas cuitan Siti, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Pentingnya Kebijakan yang Konsisten untuk Mengakhiri Deforestasi pada 2030

Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi menegaskan, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK seharusnya bisa menyeimbangkan proses pembangunan yang berjalan dengan lingkungan hidup.

Ia mengingatkan, hak-hak lingkungan hingga keselamatan hutan berada di tangan Kementerian LHK.

"Kementerian merupakan kementerian yang diharapkan menjadi penyeimbang dari proses pembangunan yang berjalan."

"Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu lah nasib lingkungan, hak atas lingkungan dan keselamatan hutan di harapkan dapat dipertahankan," kata Zenzi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Pemerintah Komitmen Turunkan Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca

Sikap Siti Nurbaya dinilai bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang berkomitmen mengakhiri deforestasi di acara COP26 beberapa waktu lalu.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden di konferensi COP 26 di Glasgow."

"Untuk apa kita terus membangun kalau suatu saat nusantara ini tidak layak lagi dihuni."

"Pembangunan ini untuk siapa? Untuk generasi berikutnya atau oligarki ? Saya rasa oligarki juga tak mau di sini, ketika disini tidak layak dihuni," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)