Staf Khusus Wapres: Isu PCR Dinilai Kental Muatan Politis, Karena Dikaitkan Reshuffle
Stafsus Wapres menyayangkan apabila fokus pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 diganggu oleh isu-isu yang bermuatan politis.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
Ia menilai isu harga PCR tersebut bermuatan politis karena langsung menunjuk dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi, yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca juga: PRIMA Laporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK Terkait Dugaan Bisnis PCR
Melalui perusahaanya masing masing, keduanya dituding turut menerima keuntungan dari swab PCR, yang kemudian dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
Padahal menurutnya baik Luhut mapun Erick, tegas membantah tidak terlibat dalam persoalan tes PCR itu.
Erick bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai Menteri.
"Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” tandasnya.
Arif menegaskan pihaknya kini tengah mengerahkan upaya untuk mentracing isu ini.
Pasalnya isu PCR dapat membuat masyarakat menjadi antipati pada pemerintah dalam menangani Pandemi, yang berujung ledakan kasus Covid19 gelombang ketiga.
“Saat ini tim investigasi sudah kami bentuk dan operasionalkan. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan buka siapa hantu blau di belakang isu ilusi reshuffle ini,” pungkasnya.
