Program tersebut, kata Anton, akan menjadi strategis mengingat visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin adalah membangun SDM.

Untuk itu, kata dia, fokus implementasi penataan organisasi TNI semestinya tidak berhenti pada penguatan tata kelola, revitalisasi dan reaktualisasi struktur dan organisasi. 

Menurutnya penyiapan blue print pembangunan SDM yang juga mengadopsi pengelolaan organisasi secara modern dan profesional menjadi esensial. 

Berdasarkan UU TNI, kata dia, ketentuan perihal pembinaan karir TNI berada pada Panglima TNI. 

"Dengan bekerja sama dengan tiga kepala staf, penataan dan perbaikan pola karir prajurit TNI mendesak dilakukan untuk menyelesaikan problem penumpukan perwira di kepangkatan tertentu," kata Anton.

Perbaikan mendasar tersebut menurutnya menjadi penting untuk ikut menjaga komitmen, konsistensi dan kontinuitas dari program penataan SDM TNI. 

"Hal ini juga guna menghindari adanya unsur favoritism ataupun patron dalam pengelolaan karir prajurit," kata Anton.

Selain itu, menurutnya penerapan merit based-system dalam karir prajurit hendaknya juga dapat secara konsisten dan kontinyu diterapkan. 

"Termasuk bagaimana Andika membuka ruang apresiasi bagi prajurit TNI yang memiliki pendidikan lanjutan dan prestasi dari kampus terbaik di dunia untuk dapat berkontribusi nyata membangun TNI," kata Anton.