TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, M Rahmad menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendeskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden ke dalam konflik internal Partai Demokrat.

"Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Kepala Staf Presiden atau KSP di dalam konflik internal Partai Demokrat. Pernyataan AHY tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

Menurut Rahmad, KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan di bawah kendali Presiden, dan KSP itu diangkat oleh Presiden.

Ia menilai, dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Soal Gugatan Moeldoko Cs ke PTUN : Langkah Itu Tidak Tepat

"Dalam konflik Partai Demokrat yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal partai demokrat," ungkapnya.

Rahmad mengklaim, Moeldoko ditunjuk menjadi KSP karena kecemerlangannya.

Hal itu disebut tidak ada hubungannya dengan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat KLB Deli Serdang.

Kemudian ia menyebut, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintah tak terlibat konflik Demokrat.

Menurutnya, penegasan itu telah diabaikan AHY.

Baca juga: Kukuh Ingin Kembalikan Partai Demokrat ke Marwahnya, Kubu Moeldoko Siapkan Gugatan Lagi

"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat," tuturnya.

Rahmad menuding AHY sengaja ingin menyeret lembaga kepresidenan seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik ditubuh Partai Demokrat.

Ia mengatakan, seharusnya AHY menghormati pemerintah.

"Jika KLB itu disebut AHY sebagai Kudeta dan Pembegal Politik, maka tentu pelaku kudeta dan pembegal politik itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri. Untuk diketahui, SBY mengambil alih dan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat adalah dari hasil KLB di Bali tahun 2013," ujarnya.

"Pembegalan itu berlanjut dengan memanipulasi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat Tahun 2020 yang memasukan nama SBY menjadi pendiri Partai Demokrat, berdua dengan almarhum Bapak Ventje Rumangkang," pungkasnya.