TRIBUNNEWS.COM - Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, buka suara setelah dilaporkan ke polisi oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shahab.

Laporan tersebut imbas dari aksi Greenpeace mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di Konferensi COP26 beberapa waktu lalu.

Leonard menyebut kritikannya adalah bentuk ekspresi dan pandangan yang semestinya dijamin di negara demokrasi.

Menurut dia, pandangan yang ia lontarkan terhadap pidato Jokowi seharusnya tak perlu sampai pada laporan ke polisi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Klaim Sepihak Terkait Penurunan Deforestasi

"Kalau kita membangun demokrasi yang sehat dan saya percaya bahwa kita masih dalam demokrasi."

"Tentu ruang untuk kebebasan berekspresi, memberikan pandangan seharusnya dijamin," kata Leonard dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Pagi YouTube Kompas TV, Senin (15/11/2021).

Leonard mengatakan, analisis pihaknya soal deforestasi seharusnya menjadi topik pembahasan yang perlu didebatkan.

Bukannya berujung pada laporan ke ranah hukum pidana.

Baca juga: Apa Itu Deforestasi? Simak Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya

Pihaknya mengaku siap adu debat dan kembali menjelaskan soal analisisnya terkait deforestasi di Indonesia.

"Jadi ini di dalam pandangan kami yang perlu kita perdebatkan secara sehat dalam ruang publik yang demokratis. Semestinya bukan ranah pidana." ucap dia.

"Sepanjang dua minggu ini pelaksanaan COP26, kami sudah sampaikan berbagai penjelasan baik media maupun media sosial tentang analisa kami, pendekatan intelektual yang kami pakai untuk melihat deforestasi ini."

"Kami siap untuk menyampaikan lagi dengan lebih jelas lebih sederhana ataupun kita masuk ke kompleksitasnya," jelas Leonard.

Selain itu, Leonard juga menyesalkan pihak pelapor menyebut analisis Greenpeace soal deforestasi sebagai berita bohong.

Baca juga: Greenpeace Sesalkan Aksinya Kritisi Pidato Jokowi soal Deforestasi Berujung Laporan Polisi

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan berdasarkan data, yang bahkan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri.

"Saya sangat menyesalkan bhawa perbedaan cara pandang analisis, sama seperti kami sampaikan dari minggu lalu terhadap data dianggap sebagai berita bohong."

"Sama sekali tidak ada berita bohong, karena kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data itu berasal dari Kementerian LHK sendiri," tutur Leonard.

Pihaknya menganalisis ada peningkatan deforestasi berdasarkan data setelah moraturium izin hutan yang baru pada tahun 2011.

Baca juga: PSI Ajak Greenpeace Kolaborasi untuk Selamatkan Lingkungan

Leonard menyebut pihaknya membandingkan tingkat deforestasi hutan dalam kurun 8 waktu, baik sebelum moraturiummaupun sesudah moraturium.

Ternyata dalam hasil analisis, ditemukan adanya peningkatan deforestasi. 

"Kami menyampaikan persepsi bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu titik 2011 yaitu moraturium izin baru sebagai penanda."

"Dari situ, kemudian kami menganalisis bahwa sebelum moraturium tersebut pada 2003-2011 dan sesudah moraturium 2011-2019 sebenarnya terjadi peningkatan deforestasi."

"2,45 juta hektar sebelum moraturium dan 4,8 juta hektar sesudah moraturium," jelas Leonard.

Baca juga: Mengenal Deforestasi, Laju Penurunan Deforestasi Indonesia serta Penyebab dan Dampaknya

Leonard menekankan temuan analisi pihaknya didapatkan dari data yang valid.

Ia juga membantah pihaknya menganalisis tingkat deforestasi dengan membandingkan masa pemerintahan kabinet yang berbeda.

"Kami tidak menganalisis berdasarkan basis masa pemerintahan, jadi moraturium ditetapkan pak SBY 2011 kemudian diteruskan pak Jokowi bahkan dipermanenkan pak Jokowi, itu merupakan titik penanda yang sah," tuturnya.

Bahkan, kata Leonard, pihaknya sempat berdebat dengan pihak Kementerian LHK soal tingkat deforestasi hutan.

Dari perdebatan itu, memang ada cara pandang analisis yang berbeda antara Greenpeace dengan pemerintah.

"Ya bahwa cara pandangnya berbeda. Kami melihatnya bukan soal prestasi atau tidak prestasi dari pemerintahan ini dan sebelumnya, Pak Jokowi di Glasgow mewakili Indonesia secara keseluruhan."

"Kita tidak bisa dalam situasi urgen ini sekarang memilah-milah prestasi atu tidak prestasi dari pemerintah-pemerintah."

"Kebetulan pak Presiden Jokowi jadi wakil Indonesia saat itu," ucap Leonard.

Dilaporkan ke Polisi 

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, aktivis Greenpeace Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujian kebencian atas nama antar golongan.

Pelaporan itu dilayangkan oleh Sekretaris Jendral Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Husin Shahab, pada Selasa (9/11/2021) merujuk pada kritik Greenpeace atas pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Konferensi COP 26, Glasgow, Skotlandia.

Dalam keterangannya, Husin merasa dirugikan atas informasi yang dinilainya menyesatkan yang ada di website Greepeace.org.

Hal itu didasari karena kata Husin, data yang disampaikan soal Deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Husin menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data selama pemerintahan Jokowi.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace ke Polres Jakarta Selatan, ICW: Bukti Kepemimpinan Firli Bahuri Anti-kritik

"Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan Deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan", kata Husin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/11/2021).

Diketahui laporan itu terdaftar dalam nomor, LP/B/5623/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 November 2021 dengan terlapornya Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik.

Tak hanya membuat laporan polisi, dalam cuitan twitternya Husin juga mengajak netizen untuk boikot Greenpeace Indonesia dengan hashtag #BoikotGreenpeaceID.

Hal itu juga disebabkan karena diduga memberikan informasi menyesatkan sehingga menimbulkan keonaran di rakyat.

Diketahui, Komunitas peduli lingkungan, Greenpeace menanggapi Pidato Presiden Jokowi di Konferensi COP 26, Glasgow yang menyampaikan ke masyarakat dunia bahwa laju Deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Menyikapi hal itu, Husin mengatakan kalau Greenpeace malah memutar balikkan fakta dengan menyebut bahwa Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).

(Tribunnews.com/ Shella Latifa/Rizki Sandi Saputra)