Soal Kasus Istri Dituntut Penjara karena Marahi Suami, Komnas Perempuan Singgung Restorative Justice
Komnas Perempuan tanggapi kasus istri dituntut penjara 1 tahun karena marahi suami, singgung pentingnya restorative justice.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sembilan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang sempat dilakukan pemeriksaan terkait kasus itu.
Bahkan buntut dari kasus ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot jabatan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dwi Hartanta.
Baca juga: Bukan Karena Mabuk, Mantan Suami Valencya Karawang Mengaku Diusir Karena Keuangan
Adapun Dwi Hartanta kemudian dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021 tertanggal 16 November 2021.
"Dimutasikan sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021), melansir Tribunnews.com.
Leo menjelaskan Dwi Hartanta nantinya akan bertugas dalam anggota Satgassus penyusunan kebijakan strategis.
Nantinya, dia digantikan Riyono yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Aspidum di Kejati Jawa Barat.
Pengakuan Valencya
Valencya (40) menyayangkan keputusan jaksa menuntutnya satu tahun penjara.
Ibu dua anak itu dituntut penjara setelah memarahi sang suami yang pulang dalam kondisi mabuk.
Valencya dituntut satu tahun penjara karena dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis akibat sering memarahinya.
Pihaknya pun menganggap tuntutan tersebut terlalu memaksakan.
"Suami mabuk-mabukan istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan para istri, ibu-ibu se-Indonesia hati-hati tidak boleh marahi suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik, marah sedikit bisa dipenjara," kata Valencya usai persidangan di Pengadilan Negeri Karawang, Kamis (11/11/2021).