TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi telah memilih dan melantik Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Dudung menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dipromosikan menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Meski pemilihan KSAD adalah hak penuh dari presiden, masih ada juga sebagian pihak yang beranggapan miring dan menuding terpilihnya mantan Pangdam Jaya itu lantaran sosoknya adalah "anak emas" Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.

Apalagi tudingan itu kemudian dikaitkan dengan pembuatan patung Soekarno di Akademi Militer, ketika Dudung menjadi Gubernur Akmil dengan pangkat Mayjen TNI.

Lebih jauh, ada juga yang kemudian mengaitkan terpilihnya Dudung sebagai KSAD karena berani melawan FPI secara terang-terangan.

Baca juga: Ketika KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Berziarah ke Makam Sang Ayah di Cirebon

Seperti diketahui, organisasi tersebut kerap bersebrangan dengan pemerintah selama ini.

Benarkah anggapan-anggapan demikian? Apa kata Jenderal Dudung terkait hal-hal ini?

Menurut Jenderal Dudung Abdurachman, dipilihnya dia sebagai KSAD dilihat dari pengabdian dan profesionalitasnya selama ini.

Hal tersebut disampaikan Dudung menepis tudingan bahwa dia merupakan anak emas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri sehingga dipilih menjadi KSAD menggantikan Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI belum lama ini.

"Sebetulnya Pak Jokowi lebih kepada bagaimana melihat dari pekerjaan, melihat dari pengabdian, lebih kepada profesional," kata Dudung, dikutip dari tayangan video Kompas TV di YouTube, Minggu (21/11/2021).

Dudung juga memastikan bahwa pemilihannya sebagai KSAD TNI bebas dari unsur politik. Ia pun mengaku akan menolak jika pemilihannya dibawa-bawa ke arah politis.

"Saya lihat tidak ada arah politik dan saya juga tidak akan mau kalau dibawa-bawa ke politik. Tidak akan mau saya," ucap dia.

Dudung mengaku baru mengenal Jokowi dan Megawati Soekarnoputri saat memiliki pangkat bintang dua.

Bahkan, ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta, Dudung tidak pernah menjadi komandan distrik militer (dandim) di wilayah tersebut.